Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Mahfud MD Pastikan Tidak akan Ada Lockdown

Konsep karantina kewilayahan tidak sama dengan lockdown meski ada yang menyamakan keduanya

Mahfud MD Pastikan Tidak akan Ada Lockdown
Kemeko Polhukam
Menko Polhukam Mahfud MD menjalani rapat melalui video conference yang terhubung langsung dengan Presiden Joko Widodo.(Kemeko Polhukam) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum san Keamanan Mahfud MD memastikan pemerintah pusat tidak akan melakukan lockdown.

Namun demikian,  ia membuka kemungkinan pemerintah akan memberlakukan karantina wilayah di wilayah-wilayah yang telah menuhi syarat.

Terkait dengan persyaratan tersebut, Mahfud mengatakan hal itu termuat dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang karantina wilayah yang saat ini berada di Kemenko PMK.

Baca: PDP Asal Purwokerto yang Meninggal di RS Margono Soekarjo Dinyatakan Positif Corona

"Kebetulan RPP-nya sudah ada di Kemenko PMK dan kita tinggal mendiskusikannya lagi. Tapi saya pastikan tidak ada lockdown melainkan karantina kewilayahan," kata Mahfud di Jakarta pada Jumat (27/3/2020).

Ia mengatakan konsep karantina kewilayahan tidak sama dengan lockdown meski ada yang menyamakan keduanya.

Menurutnya keduanya berbeda karena Indonesia hanya mengenal konsep karantina wilayah sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018.

Baca: Dampak Wabah Corona, Kadin DKI Sebut Perekonomian Jakarta Turun 60 Persen

"Istilah karantina wilayah adalah istilah tersendiri yang ada di dalam UU No. 6 Tahun 2018, yakni, pembatasan pergerakan orang untuk kepentingan kesehatan di tengah-tengah masyarakat," kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan, istilah karantina wilayah sebenarnya lebih merupakan istilah lain dari physical distancing atau social distancing yang sekarang telah diterapkan sebagai kebijakan oleh pemerintah.

"Mengapa sekarang dipertimbangkan untuk dibuat PP tentang Karantina Wilayah? Karena ada beberapa daerah yang telah membuat kebijakan pembatasan gerakan orang dan barang yang sering disamakan begitu saja dengan lockdown, padahal berbeda sekali," kata Mahfud.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Gita Irawan
Editor: Eko Sutriyanto
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas