Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Pemerintah Siapkan Kebijakan Agar Masyarakat Tidak Mudik Lebaran Selama Covid-19 Belum Teratasi

Pemerintah tidak bisa sembarangan melarang warga negaranya untuk mudik karena itu hak konstitusional. Tapi ada dalil untuk keselamatan rakyat.

Pemerintah Siapkan Kebijakan Agar Masyarakat Tidak Mudik Lebaran Selama Covid-19 Belum Teratasi
Kemeko Polhukam
Menko Polhukam Mahfud MD menjalani rapat melalui video conference yang terhubung langsung dengan Presiden Joko Widodo.(Kemeko Polhukam) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah siapkan rencana kebijakan agar masyarakat tidak mudik Lebaran tahun ini, apabila pandemi virus Corona (Covid-19) belum teratasi.

Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MS mengatakan menurut undang-undang mudik Lebaran adalah hak konstitusional setiap warga negara.

Karenanya, menurut Mahfud, pemerintah tidak bisa sembarangan melarang warga negaranya untuk mudik.

Baca: Tata Cara Isolasi Diri di Rumah Seandainya Rumah Sakit Tak Mampu Lagi Tampung Pasien Covid-19

"Tetapi di dalam hukum itu ada dalil keselamatan rakyatlah yang menjadi hukum tertinggi. Sehingga pemerintah sekarang sedang menyiapkan juga satu rencana kebijakan agar orang tidak mudik dulu," kata Mahfud ketika teleconference bersama awak media pada Jumat (27/3/2020).

Mahfud menegaskan, sebenarnya pemerintah telah menyiapkan infrastruktur untuk mudik tahun ini.

Ia pun mengatakan penyelenggaraan muduk tahun lalu berjalan lancar dengan turunnya angka kecelakaan dari tahun-tahun sebelumnya.

"Tetapi sekarang kita dalam situasi bencana sehingga sedang dipertimbangan juga satu kebijakan untuk larangan mudik menjelang lebaran. Kemudain larangan piknik, kemudian larangan berkumpul-kumpul, misalnya untuk pembagian zakat," kata Mahfud.

Selain itu ia pun mengatakan pemerintah pusat juga akan meminta perusahaan baik BUMN maupun swasta untuk tidak menyelenggarakan mudik gratis bersama seperti tahun-tahyn sebelumnya.

"Kalau ada anggaran untuk itu supaya diberikan untuk benda yang berkualitas dan bisa dimanfaatkan. Itu juga sedang didiskusikan dan akan diputuskan. Soal sekarang yang sudah mudik ke Jawa Barat, Jawa Timur dan sebagainya tentu pemerintah mengambil langkah-langkah lokal misalnya ada pengkarantinaan dulu," kata Mahfud.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Gita Irawan
Editor: Willem Jonata
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas