Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Komisi IX DPR Usul Dana Desa Digunakan untuk Tangani Virus Corona di Daerah

Dana desa dinilai bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, jika pemerintah memutuskan lockdown atau karantina wilayah.

Komisi IX DPR Usul Dana Desa Digunakan untuk Tangani Virus Corona di Daerah
dok.DPR
Wakil Ketua Komisi IX Saleh P Daulay saat membacakan salah satu kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DJSN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (3/4/2017). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi IX DPR mendorong pemerintah untuk melakukan kajian agar dana desa bisa dipergunakan mengantisipasi penyebaran virus corona atau covid-19.

Anggota Komisi IX DPR Saleh P Daulay mengatakan, anggaran dana desa pada tahun ini sebesar Rp 72 triliun yang siap disalurkan ke 74.953 desa di seluruh Indonesia.

Untuk tahun ini, kata Saleh, sebaiknya tidak lagi dipakai membangun infrastruktur desa, tetapi dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga desa.

Baca: Tata Cara Isolasi Diri di Rumah Seandainya Rumah Sakit Tak Mampu Lagi Tampung Pasien Covid-19

Baca: 7 Langkah Antisipasi Virus Corona Ketika Harus Beraktivitas di Luar Rumah

"Jika masih kurang juga, itu yang perlu ditambah dari dana pemerintah provinsi dan pusat. Yang penting kebijakannya dulu dirumuskan. Ini sudah mendesak, perlu langkah tegas, cepat, dan tepat dalam menangani covid-19 ini," papar Saleh kepada wartawan, Sabtu (28/3/2020).

Menurut Saleh, dana desa juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, jika pemerintah memutuskan lockdown atau karantina wilayah.

Baca: Anies Baswedan Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Jakarta Hingga 19 April

"Jadi pemerintah tidak perlu khawatir dengan biaya hidup warga di desa, bisa menggunakan dana desa untuk memenuhi kebutuhan selama periode lockdown tersebut," ucap Saleh.

Wakil Ketua Fraksi PAN itu menyebut, terpenting saat ini yang perlu dipikirkan pemerintah yaitu prosedur pembagian dan akuntabilitas penggunaan dananya.

"Mekanisme itu yang menurut saya perlu segera dibuat pemerintah. Dengan begitu, para kepala daerah dan kepala desa memiliki acuan dan panduan dalam mengelola dana desa tersebut," paparnya.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Willem Jonata
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas