TRIBUNNEWS.COM - Usulan rencana pembebasan narapidana koruptor untuk tekan penyebaran Virus Corona (Covid-19) oleh Menteri Hukum, dan HAM Yasonna Laoly kini tengah menuai polemik.

Banyak pihak menilai langkah tersebut tidak pas, dan tak sesuai dengan kondisi para napi koruptor di lapangan.

Dikutip dari YouTube Kompastv, Minggu (5/4/2020), Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bahkan setuju bahwa di dalam lapas, para koruptor memilki ruangan khusus yang berbeda dengan narapidana lainnya.

Namun ia juga mengungkap adanya kesaksian narapidana koruptor di tempat lain yang tidak mendapat perlakuan khusus.

Awalnya presenter acara KOMPAS PETANG menanyakan bagaimana perlakuan pemerintah terhadap narapidana koruptor seusai wabah Covid-19 menyebar.

Mahfud mengatakan kini sebagian besar masyarakat telah mengetahui bahwa koruptor memiliki sel dengan fasilitas yang istimewa.

"Ya kan sudah ramai, ya beritanya bahwa napi koruptor itu malah ada yang punya kantor di ruangan kerjanya, ada yang punya televisi, punya kamar sendiri, punya ruang tamu sendiri, itu sudah menjadi berita umum," kata Mahfud.

Mahfud juga menyinggung seorang jurnalis yang baru-baru ini memberitakan bagaimana fakta kehidupan koruptor di penjara.

"Ada seorang jurnalis juga yang baru saja menyatakan itu (fakta sel napi koruptor)," ujarnya.

Menteri lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut mengatakan bahwa pemberitaan jurnalis bersangkutan mengenai fakta kehidupan koruptor di lapas, juga menjadi pertimbangan pemerintah untuk menolak pembebasan mereka.

BACA SELENGKAPNYA>>>