TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejauh ini semua kementerian dan lembaga negara ikut sibuk menangani wabah Corona atau Covid-19.

Tetapi apakah semua kementerian bekerja efektif dan tepat sasaran?

Ini pertanyaan yang muncul di lapangan.

Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono menilai bahwa banyak menteri yang bekerja tanpa ukuran efektivitas dan efisiensi yang jelas dan bahkan hanya TNI, BIN, dan POLRI yang kerjanya lebih kelihatan dan konsisten.

Pendapat Poyuono didukung analis politik Boni Hargens yang juga Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI).

Boni menegaskan bahwa masyarakat melihat dengan gamblang bahwa BIN, TNI, dan Polri menjadi ujung tombak dari penanganan wabah Corona ini.

Baca: Kata Pakar soal Prediksi Wabah Covid-19 di Indonesia, Puncak Penyebaran hingga Waspada Gelombang 2

Ia menambahkan bahwa kementerian-kementerian lain memang ikut terlibat, seperti Kementerian Dalam Negeri yang begitu proaktif melakukan koordinasi dengan para kepala daerah, tetapi tidak sedikit juga kementerian yang kerjanya tidak kelihatan.

“Hal itu bisa karena kerumitan birokrasi dalam menjalankan kebijakan dari pusat dan bisa juga karena ketidakcakapan menteri dalam menjalankan tugasnya," ujar Boni Hargens, Rabu (15/4/2020).

"Saya tidak ingin melihat secara ad hominem, biarkan masyarakat sendiri yang menilai. Yang jelas bahwa TNI selalu terdepan bersama BIN dan POLRI,” tegas doktor filsafat lulusan summa cum laude dari Universitas Walden, Amerika Serikat itu.

Lebih lanjut Boni mengatakan bahwa berdasarkan data Badan Intelijen Negara (BIN) yang sudah beredar, penyebaran virus masih mengalami trend peningkatan yang signifikan satu atau dua bulan ke depan.

“Itu artinya perlu scenario planning yang akurat dan matang. Pemerintah dan kementerian dan lembaga Negara yang terkait harus bersinergi dalam merumuskan kebijakan, dan mesti ada koordinasi antaragensi dalam implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut," ujar Boni Hargens.

Dia khawatir jangan sampai ada kebijakan kontroversial yang membingungkan seperti ada menteri melarang ojek online membawa penumpang, tapi menteri lain membolehkan.

"Ini kan kontraproduktif dan merusak citra pemerintah. Ada kesan pemerintah tidak solid,” tegas bekas inisiator relawan Jokowi pada pilpres 2014 tersebut.