Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meningkatkan ketahanan dan menjamin keamanan siber di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

Sukamta beralasan saat ini hampir semua kegiatan baik pemerintah atau masyarakat dilakukan secara daring.

Baca: Data Pengguna Aplikasi Zoom Diperjualbelikan Hacker di Dark Web

Sehingga traffic internet dari rumah dipastikan memadat.

"Sejauh ini penggunaan media sosial meningkat 40 persen. Sementara penggunaan aplikasi belajar daring meningkat 5404 persen. Sedangkan penggunaan aplikasi penunjang kerja dari rumah juga meningkat sebesar 443 persen," ujar Sukamta, kepada wartawan, Kamis (16/4/2020).

Data tren serangan siber cenderung menurun dari 28-29 ribu turun menjadi sekitar 26 ribu setelah diberlakukan work from home (WFH) pada bulan Maret.

Meskipun begitu, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut meyakini kondisi saat ini meningkatkan potensi ancaman siber, termasuk pencurian atau kebocoran data.

"Peningkatan keamanan siber tetap harus dilakukan karena bisa jadi tren menurun ini hanya secara kuantitas. Secara kualitas serangan tetap berbahaya, satu saja serangan siber berkualitas dan berhasil menjebol ketahanan siber kita, bisa repot nanti," kata dia.

Pemerintah, kata dia, diimbau jangan lengah dan serius membuat sistem keamanan siber yang bisa diterapkan terhadap website, program atau aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh Indonesia, baik individu, komunitas, korporasi dan khususnya lembaga negara.

Sukamta mencontohkan jika di China ada Great Firewall, semacam sistem untuk menyensor konten-konten tertentu, dan ada Golden Shield Project yang berupa sistem keamanan informasi.

"Indonesia juga harus punya sistem semacam itu. Bahkan kalau memungkinkan program ketahanan dan keamanan siber dibuat satu saja, yang mencakup konten dan sistem keamanan sibernya. Diharapkan dengan itu website, aplikasi dan program-program internet yang kita gunakan, baik buatan luar negeri dan dalam negeri, tidak mampu menembus benteng firewall kita, alih-alih mencuri atau mengubah konten," jelasnya.

"Kami mengusulkan agar BSSN bisa menyediakan atau bahkan membuat sendiri aplikasi serupa yang bisa dan aman digunakan untuk kalangan pemerintahan, presiden, DPR, kabinet, dan lembaga-lembaga negara yang lain. Alternatif sementara sekarang ada CloudX buatan Telkomsel anak BUMN Telkom," imbuh Sukamta.

Dia menekankan penting apabila untuk memastikan keamanan negara dalam ranah siber.

Baca: Hati-hati Pakai Zoom, Ada 500.000 Lebih Akun Dijual Diam-diam di Pasar Gelap

Jangan sampai rapat-rapat pengambilan keputusan bocor karena masih menggunakan aplikasi yang tidak cukup aman.

"Kami ingin agar aplikasi yang disiapkan ini memiliki keamanan tinggi standar militer dan kami minta agar bisa diselesaikan dalam waktu 2 atau 3 pekan ini," tandasnya.