TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil berharap PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk menghentikan operasional Commuter Line atau KRL.

Hal ini dilakukan untuk meminimalisir pergerakan warga setelah diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Bogor, Depok dan Bekasi.

Menurutnya penghentian KRL dapat dilakukan setelah Tangerang menetapkan status PSBB, sehingga KRL yang melintasi wilayah Jabodetabek  dapat dihentikan operasionalnya.

Baca: Pengamat Soroti Wacana Pemberhentian KRL: Ini Akan Menambah Masalah Baru

"Hasil kajian dari KCI kemungkinan akan dilakukan tanggal 18 (April) berbarengan dengan PSBB Tangerang. Kalau sekarang dilakukan, Tangerang belum PSBB, nanti enggak sinkron lagi. Nanti kita lihat hasil evaluasi,' ujarnya dilansir Kompas TV, Jumat (17/4/2020).

Ridwan Kamil menjelaskan kewenangan pemberhentian KRL berada ditangan KRI bukan kepala daerah.

"Bukan dari saya dari KCI. Dari KCI akan dieksperimenkan untuk dihentikan," imbuhnya.

Seperti diketahui 5 wilayah di Jawa Barat telah melakukan PSBB sejak Rabu (15/4/2020).

Baca: Anies: PSBB Bakal Diperpanjang, Wabah Covid-19 Tak Mungkin Selesai dalam 14 Hari

Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi telah berstatus PSBB menyusul DKI Jakarta yang terlebih dahulu menerapkan PSBB.

Pada hari pertama penerapan PSBB di wilayah Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi), jumlah penumpang KRL pada pagi hari mengalami penurunan cukup signifikan, yaitu 48.800 orang selama pukul 06.00-09.00.

Sementara itu, Vice President Corporate Communications PT KCI, Anne Purba mengaku belum mengambil keputusan akan usulan penghentian KRL.

“Sampai saat ini pembahasan usulan tersebut masih dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT KAI, dan PT KCI,” ungkapnya dikutip dari Kompas.com.

Ia menambahkan jika PT KCI akan patuh terhadap keputusan bersama antara KCI dengan pemerintah daerah.

“PT KCI sebagai operator KRL yang beroperasi dan melayani masyarakat di tiga provinsi akan patuh terhadap kesepakatan yang dikeluarkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kita tunggu keputusannya, ya,” imbuhnya.

Usulan penghentian KRL ini ditolak oleh anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan.

Menurutnya, moda transportasi massal itu masih sangat dibutuhkan oleh para pekerja yang perusahaannya masih diizinkan beroperasi.

Baca: Mulai 18 April Besok PSBB Diberlakukan di Tangsel, Polisi Tetapkan 7 Titik Check Point

"Ya jangan (diberhentikan operasional KRL), karena ada sektor usaha yang berjalan. Jangan-jangan yang naik kereta itu yang bekerja di sektor itu, kasihan juga," ucapnya, Kamis (16/4/2020).

Dibandingkan menyetop operasional KRL, Judistira menilai, seluruh pemerintah daerah sebaiknya lebih menggiatkan imbauan dan anjuran untuk tidak beraktivitas di luar rumah, kecuali bila ada keperluan mendesak.

Dengan demikian, jumlah pengguna KRL diharapkan bisa semakin ditekan dan penerapan physical distancing dapat berjalan dengan baik.

"Saya pikir mari kita suarakan imbauan lebih keras lagi kepasa masyarakat, aik di daerah penyangga dan di Jakarta untuk tisak bepergian jika tidak ada hal yang esensial," ujarnya dikutip dari TribunJakarta.

Seperti diketahui, wacana penghentian operasional KRL mulai ramai diperbincangkan beberapa hari belakangan ini.

PT KCI sekalu operator KRL Commuterline sendiri sampai saat ini masih mempertimbangkan opsi penghentian operasi ini.

Sebab, Jakarta dan beberapa wilayah lainnya di sekitarnya telah menerapkan PSBB demi mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

(Tribunnews.com/Mohay) (Kompas.com/Vitorio Mantalean) (TribunJakarta/Dionisius Arya Bima Suci)