Program Kartu Prakerja Dikritik Mirip Konten YouTube, Ini Tanggapan DPR

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program Kartu Prakerja yang disiapkan pemerintah mendapat kritik karena materinya dianggap mirip konten yang dapat diakses melalui YouTube.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena mengatakan siap mengawasi pelaksanaan program tersebut. Tak hanya itu, pihaknya juga siap memberi kritik dan saran.

"Komisi IX DPR RI tentunya akan mengawasi pelaksanaan program Kartu Prakerja dan memberi kritik saran secara obyektif, agar program ini benar-benar bisa menyentuh dan menjawab kebutuhan pekerja dalam masa pandemi Covid-19," ujar Melki, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (20/4/2020).

Baca: Bila Anak Tak Menyahut Saat Dipanggil dan Mengeluh Telinganya Sakit, Bisa Jadi Tanda Infeksi Ini

Baca: Meski Disebut Pelakor Sukses, Sosok Ini Sebut Jennifer Dunn Punya Masa Depan Kelam

Melki mengatakan Kartu Prakerja akan dievaluasi secara obyektif setelah peserta gelombang pertama hingga ketiga melewati masa pelatihan. Dari situ, dia menyebut akan ada penilaian seberapa efektif program ini berdampak bagi peserta.

Politikus Golkar tersebut juga mengungkap pemerintah sebenarnya menyiapkan program ini dalam format awal sebelum situasi pandemi Covid-19 melanda.

Baca: Bahas Banyaknya PHK, Karni Ilyas Blak-blakan Akui Ragukan PSBB sejak Awal: Saya Lihat Tidak Mungkin

"Oleh karenanya, perubahan konsep Prakerja dan metode pelaksanaan terjadi karena dampak pandemi Covid-19 sebagai bagian dari jaring pengaman sosial dengan persiapan dalam waktu singkat. Tapi peminat gelombang pertama hampir 6 juta," kata dia.

Dia meyakini program ini akan membantu kelompok pekerja, baik yang dirumahkan (Pemutusan Hubungan Kerja) dan juga kelompok UMKM.

Meski begitu, Melki menegaskan program Kartu Prakerja bukan satu-satunya program sosial dalam masa sulit ini. Sehingga masyarakat diminta tak hanya berfokus pada satu program saja.

Dia memaparkan ada sejumlah bantuan lain seperti terkait sembako, listrik gratis atau diskon 50 persen hingga banyak program sosial lainnya dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

"Belum lagi solidaritas dan gotong royong berbagai komponen bangsa untuk membantu kalangan miskin yang terdampak. Seperti halnya DPR RI dan DPRD se Indonesia juga membuat satgaslawancovid19 dengan menggunakan uang pribadi serta dukungan swasta untuk membantu pemerintah dan masyarakat secara konkrit dalam aspek kesehatan, sosial dan ekonomi," tandasnya.