TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pakar Partai Golkar mengapresiasi percepatan realisasi program Kartu Prakerja oleh pemerintahan Joko Widodo yang dianggap memiliki komitmen sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

Dewan Pakar Partai Golkar juga meminta kepada pemerintah, agar program Kartu Prakerja segera diperluas secara khusus untuk menolong rakyat yang saat ini terimbas kehidupan ekonominya dari pandemi wabah virus Covid-19.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar HR Agung Laksono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/4/2020).

Sebelumnya, Dewan Pakar Partai Golkar pada Senin (13/4/2020) telah menggelar rapat pleno I Dewan Pakar Partai Golkar yang digelar secara zoom virtual meeting dan diikuti seluruh anggota Dewan Pakar.

"Dewan Pakar mengapresiasi program Kartu Prakerja yang dikomandoi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Program Kartu Prakerja pemerintahan Joko Widodo ini, bukti bahwa pemerintah bukan saja memberikan 'ikan-nya' untuk membantu rakyat, tetapi juga sekaligus memberikan 'kail-nya' untuk membantu dalam mencari dan memulihkan kondisi ekonomi rakyat dalam situasi wabah virus Corona ini," ujar Agung Laksono.

• Baca: Cara Ikut Pelatihan Kartu Prakerja Online, Mulai Input Data hingga Dapatkan Insentif

Meski mengapresiasi, Dewan Pakar Partai Golkar tetap meminta kepada pemerintah, agar benar-benar dapat memastikan percepatan pelaksanaan program tersebut sesuai tujuannya dengan sistem monitoring yang menjamin kepastiannya, termasuk mengamankan kemungkinan adanya “celah-celah” yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk berspekulasi di tingkat lapangan guna meraih keuntungan pribadi.

Point lain dalam keputusan rapat pleno, Dewan Pakar juga mendukung sikap pemerintah yang tegas melarang mudik di tengah wabah virus Corona.

"Guna mempercepat dan mengefektifkan tindakan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam memutus mata-rantai penyebaran dan penularan virus Corona, Dewan Pakar Partai Golkar juga mendukung pemerintah yang telah mengambil keputusan tegas melarang mudik bagi siapapun, tidak terbatas kalangan ASN dan TNI/Polri," tegas Agung Laksono.

Pada bagian lain, point rapat pleno Dewan Pakar juga merekomendasikan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang sudah disepakati oleh pemerintah dan DPR yang dilaksanakan pada Desember 2020 hendaknya ditunda sampai tahun 2021.

Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar, Ganjar Razuni mengungkapkan penundaan ini semata-mata untuk memutus mata rantai penularan virus Corona.

"Jauh lebih baik pelaksanaaan Pilkada Serentak 2020 ditunda saja sampai tahun 2021. Kami juga mengusulkan kepada pemerintah dan para kepala daerah melalui DPP Partai Golkar, agar segera me-realokasi anggaran Pilkada Serentak 2020 yang belum dikeluarkan, untuk dipergunakan bagi kemanusiaan dalam melawan pandemik Covid-19," kata Ganjar.

Selain itu Dewan Pakar Partai Golkar juga merekomendasikan kepada DPP Partai Golkar, untuk memastikan agar seluruh DPD Partai Golkar Provinsi/Kabupaten dan Kota mengambil peran pro-aktif membantu masyarakat dan pemerintah dalam menangani pandemik Covid-19 dengan segala cara dan bentuk aktivitas sesuai kondisi setempat.

Menurut Agung Laksono, situasi seperti ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah, partai politik, perusahaan, atau institusi swasta. Namun semua harus ikut turun tangan secara bersama-sama.

Oleh karena itu, semangat gotong-royong harus dibangkitkan kembali sebagai modal sosial.

“Kita harus bangkitkan kembali modal sosial kita, semangat gotong-royong ini melalui suatu tindakan sosial untuk menolong yang lemah dengan tidak memandang suku, agama, atau pun ras,” kata Agung Laksono.

Dewan Pakar Partai Golkar juga mengusulkan kepada DPP Partai Golkar, agar menunda semua kegiatan partai yang memiliki konsekuensi pada pengumpulan orang atau massa hingga berakhirnya masa pandemik Covid-19 demi penyelamatan kemanusiaan dan seluruh simpatisan dan seluruh kader Partai Golkar.