Tribun

Komisi VII DPR Pertanyakan Kemampuan Keuangan PGN Terapkan Penurunan Harga Gas

Komisi VII DPR menilai penurunan harga gas industri perlu dipertimbangkan hingga ada kejelasan insentif yang diberikan pemerintah

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Adi Suhendi
Komisi VII DPR Pertanyakan Kemampuan Keuangan PGN Terapkan Penurunan Harga Gas
Ist
Eddy Soeparno. / Istimewa. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VII DPR menilai penurunan harga gas industri perlu dipertimbangkan hingga ada kejelasan insentif yang diberikan pemerintah kepada perusahaan pelat merah yang ditugaskan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan, ada usulan insentif fiskal ke pemerintah atas kebijakan penurunan harga gas menjadi 6 dolar AS per mmbtu.

Namun, pemberian insentif tersebut akan memakan waktu.

Baca: DPR: Jika PGN Dipaksa Rugi, Infrastruktur Bisa Tidak Terbangun

Sementara, kebijakan penurunan harga gas sudah harus berjalan.

"Ada usulan untuk meminta kompensasi atau insentif secara fiskal, pertanyaannya apakah cash flow PGN cukup kuat, karena ini (insentif) butuh waktu untuk pencairan dan penganggaran di APBN pemerintah," kata Eddy saat rapat virtual Komisi VII dengan Pertamina dan PGN terkait dampak Covid-19, Jakarta, Selasa (21/4/2020).

Baca: PGN Pastikan Pasokan Gas Rumah Tangga di Semarang Tetap Terjaga

Sementara Anggota Komisi VII DPR Andi Yulia Paris menyatakan, anggaran subsidi untuk APBN 2020 sebesar Rp 187,6 triliun dan sampai 31 Maret 2020 sudah menyentuh Rp 18,7 triliun.

“Apabila penerapan Permen 08 Tahun 2020 ini membebani keuangan negara dan BUMN gas sebaiknya dicabut saja," ucap Yulia.

Sebelumnya Direktur Utama PGN, Gigih Prakoso menyatakan, penurunan harga gas untuk konsumen industri yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 8 Tahun 2020 membuat perseroan menombok dalam menjual gas ke konsumen industri.

Karena itu, perseroan berharap adanya kompensasi atau insentif dalam menerapkan penurunan harga gas industri menjadi 6 dolar AS per mmbtu.

Dalam kesimpulan rapat tersebut, salah satu poinnya yaitu komisi VII DPR mendorong Kementerian ESDM mengkaji ulang penerapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2020 tentang tatacara penetapan penggunaan dan harga gas bumi tertentu di bidang industri.

Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas