Pencopotan Refly Harun, Istana: Tak Ada Hubungan dengan Politik, Pemerintah Tidak Antikritik
Istana menjelaskan alasan Refly Harun dicopot dari jabatan sebagai komisaris utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).
Editor: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Istana Kepresidenan RI menjelaskan alasan Refly Harun dicopot dari jabatan sebagai komisaris utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral menegaskan pemberhentian Refly Harun murni karena kebutuhan penyegaran di perusahaan plat merah tersebut.
Donny membantah Refly dicopot karena kerap mengkritik pemerintah.
"Keputusan itu tak ada sangkut pautnya dengan politik. Tak ada hubungannya dengan sikap pemerintah yang anti kritik. Pemerintah terbuka dengan setiap pendapat," kata Donny kepada Kompas.com, Selasa (21/4/2020).
Baca: Jelang Ramadhan, Manusia Gerobak Mulai Bermunculan di Jakarta
Baca: Ini Bacaan Doa Berbuka Puasa, Berbukalah dengan yang Manis sesuai Anjuran Islam
Sejak ditunjuk menjadi Komisaris Pelindo I pada 2017 lalu, Refly Harun yang juga pakar hukum itu memang tetap kritis terhadap pemerintah.
Ia kerap mengkritik berbagai kebijakan atau langkah pemerintah lewat akun twitter atau pun pendapat di media massa.
Terakhir, ia mengkritik Staf Khusus Presiden Andi Taufan Garuda Putra yang mengirim surat kepada camat dengan kop Sekretaris Kabinet.
Refly menilai ada konflik kepentingan karena lewat surat itu Andi Taufan menitipkan perusahaannya PT Amartha untuk menghadapi pandemi Covid-19.
Namun Donny menegaskan, Istana tak pernah mempermasalahkan sikap kritis Refly.
Ia juga menekankan, penunjukan komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama ini dilakukan dengan pertimbangan seperti rekam jejak dan profesionalitas.
Menteri BUMN juga dalam jangka waktu tertentu juga dapat melakukan pergantian komisaris untuk lebih memperbaiki kerja perusahaan.
"Saya bisa pastikan pemberhentian Refly Harun itu memang sekarang sudah waktunya. Ditujukan untuk Pelindo I lebih produktif, lebih efisien, lebih baik. Tak ada sama sekali alasan politik," kata Donny.
"Kita kan negara demokrasi. Semua orang bisa berpendapat. Kritik didengarkan dengan baik," sambungnya.
Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Refly Harun dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pelindo I (Persero), Senin (20/4/2020).
