Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
TribunNews | PON XX Papua
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

MAKI Surati KPK Kawal dan Cegah Terjadinya Korupsi Dalam Program Kartu Prakerja

MAKI menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta lembaga tersebut mengawal dan mencegah rasuah atas program kartu prakerja tahun 2020.

MAKI Surati KPK Kawal dan Cegah Terjadinya Korupsi Dalam Program Kartu Prakerja
Glery Lazuardi/Tribunnews.com
Boyamin Saiman 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta lembaga tersebut mengawal dan mencegah rasuah atas program kartu prakerja tahun 2020 dengan anggaran Rp 5,6 triliun.

"Hari ini, Kamis, tanggal 23 April 2020 sekitar jam 13.00 WIB, MAKI telah berkirim surat melalui email kepada Pengaduan Masyarakat KPK," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman melalui keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Kamis (23/4/2020).

Baca: KPK Yakin Harun Masiku Belum Meninggal Dunia

Boyamin mengatakan sampai saat ini pihaknya belum melaporkan dugaan tindak pidana korupsi karena belum terjadi pembayaran secara lunas sehingga tidak ada kerugian negara.

Namun, kata dia, KPK harus mengawal sebab ada potensi korupsi mengingat besaran anggaran dan jenis pekerjaan yang sulit diukur.

Ia menjelaskan tindak pidana korupsi pada program tersebut adalah diduga akan terjadi pemahalan harga atau mark up sebesar Rp2,58 triliun.

Baca: Sudah 3 Bulan Jadi Buron KPK, Keberadaan Harun Masiku Masih Misterius

Mengutip pendapat peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda, delapan platform digital yang bekerja sama dengan pemerintah dalam program kartu prakerja berpotensi meraup untung sebesar Rp 3,7 triliun.

"BPK telah memberikan batasan keuntungan pada kisaran sekitar 20 persen (Rp5,6 T dibagi 20 persen adalah Rp1,12 T). Jika keuntungan Rp3,7 T dan dikurangi Rp1,12 T maka akan terjadi pemahalan harga Rp2,58 T," kata Boyamin.

Selain itu, Boyamin berujar bahwa terdapat dugaan salah perencanaan sehingga sulit dipertanggungjawabkan hasilnya secara terukur.

Mengutip pendapat Direktur Indef Tauhid Ahmad, ia mengatakan penggunaan anggaran Rp5,6 triliun tidak efisien karena tidak sesuai dengan kualitas pelatihan yang diberikan secara daring.

Kemudian, diduga penunjukkan delapan platform digital mitra kartu prakerja melalui praktik usaha yang tidak sehat. Boyamin berpendapat bahwa proses penunjukkan mitra kerja atau kontraktor dilakukan secara tertutup.

"Dan memungkinkan terdapat perusahaan yang tidak memenuhi kualifikasi dikarenakan tidak ada pengumuman persyaratan administrasi dan teknis untuk mengerjakan proyek kartu prakerja," ujar Boyamin.

Selain itu, Boyamin menyatakan bahwa sumber pendapatan tidak memiliki dasar hukum. Sebab, terang dia, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 berlaku pada 31 Maret 2020. Sedangkan, program kartu prakerja dimulai tanggal 20 Maret 2020.

"Sehingga, patut dipertanyakan sumber dana dan dasar hukumnya," ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada jawaban dari KPK mengenai surat yang dilayangkan MAKI.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas