Pasalnya, banyak warga yang telah mencuri start untuk mudik di tengah wabah corona.

"Orang juga bisa menafsirkan pernyataan itu sebagai alat pembelaan Presiden Jokowi yang 'kecolongan'."

"Karena banyak warga yang sudah pulang terlebih dahulu ke kampung halamannya, di tengah pandemi Covid-19," jelasnya.

Untuk itu, Drajat menjelaskan, unsur politik juga dapat dimaknai sebagai pembelaan agar Presiden Jokowi tidak disalahkan mengenai persoalan ratusan ribu warga yang mencuri start untuk mudik.

"Karena di Indonesia banyak variasi bahasa, maka bahasa itu bisa dipahami sebagai penghalusan untuk pembelaannya," terangnya.

Baca: Susi Pudjiastuti Jelaskan Beda Mudik dengan Pulang Kampung

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi melarang semua masyarakat untuk mudik.

Keputusan tersebut sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona ke berbagai daerah di Indonesia.

Presiden juga meminta para jajarannya untuk menyiapkan kebijakan larangan mudik tersebut.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas yang disiarkan di Kompas TV, Selasa (21/4/2020).

"Mudik semuanya akan kita larang, oleh sebab itu persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini harus mulai disiapkan," ujar Jokowi.

Keputusan itu didasari oleh data lapangan dan survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan.

"Hasil kajian di lapangan, dari survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan, disampaikan bahwa yang tidak mudik 68 persen, yang bersikeras mudik 24 persen, yang sudah mudik 7 persen."

"Artinya masih ada angka yang sangat besar yaitu 24 persen tadi," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Maliana)