Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua DPRD Muara Enim Aries HB dan Plt Kepala Dinas PUPR Muara Enim Ramlan Suryadi sebagai tersangka.

Dua tersangka baru dari pengembangan kasus suap terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019 itu langsung ditahan penyidik KPK.

“Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik KPK, para tersangka saat ini telah dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan 16 Mei 2020 di Rutan Cabang KPK pada Gedung KPK Kavling C1,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/4/2020).

Baca: 86 Persen Calon Jemaah Sudah Lunasi Biaya Haji sebelum Penutupan 3 Hari Lagi

Baca: Pimpinan Komisi VI DPR Minta Program Kartu Prakerja Jangan Dijadikan Polemik

Penetapan keduanya sebagai tersangka merupakan pengembangan dari kasus yang telah menjerat Bupati nonaktif Muara Enim Ahmad Yani; Kepala Bidang pembangunan jalan dan PPK Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin Muhtar; dan pemilik PT Enra Sari Robi Okta Fahlefi.

Baca: Achmad Yurianto: 1.000 Lebih Rumah Sakit Rujukan Telah Merawat Pasien Covid-19

Alex menerangkan, kasus ini bermula pada awal 2019 silam.

Saat itu, Dinas PUPR Pemkab Muara Enim melaksanakan pengadaan pekerjaan fisik berupa pembangunan jalan untuk tahun anggaran 2019.

Selain kepada Ahmad Yani yang diduga menerima suap 35 ribu dolar Singapura, Robi Okta Fahlefi diduga memberikan commitment fee sebesar 5 persen dari total nilai proyek kepada pihak-pihak lain untuk dapat menggarap proyek-proyek tersebut.

Kepada Aries HB, Robi diduga memberikan uang suap sebesar Rp3,031 miliar dalam kurun waktu Mei hingga Agustus 2019.

"Pemberian ini diduga berhubungan dengan commitment fee perolehan ROF [Robi Okta Fahlefi] atas 16 paket pekerjaan di Kabupaten Muara Enim," terang Alex.

Sementara, Ramlan Suryadi diduga menerima suap dari Robi sebesar Rp1,115 miliar.

Selain itu Robi juga diduga memberikan satu unit telepon genggam merek Samsung Note 10 kepada Ramlan yang diberikan dalam kurun waktu Desember 2018 hingga September 2019.

"[Pemberian] bertempat di Citra Grand City Cluster Sommerset dan di rumah RS [Ramlan Suryad])," ujar Alex.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Aries dan Ramlan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Alex mengatakan, KPK tetap dan akan terus berkomitmen melakukan penindakan melalui pengembangan kasus ataupun upaya lainnya yang sesuai dengan undang-undang.

KPK, imbuh Alex, tak pernah bosan terus mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara untuk melakukan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merugikan rakyat.

"Karena sesungguhnya, penyelenggara negara digaji menggunakan uang rakyat dan sudah seharusnya bekerja untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan untuk melayani kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” kata Alex.