Tribun

Virus Corona

Komisi III DPR: Publik Harus Fair Melihat Kebijakan Menkumham Saat Pandemi Covid-19

Ketua Komisi III DPR Herman Herry meminta agar publik melihat secara fair kebijakan asimilasi yang diambil Menkumham Yasonna Laoly tersebut.

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Komisi III DPR: Publik Harus Fair Melihat Kebijakan Menkumham Saat Pandemi Covid-19
David Yohanes/Surya
Dua mantan napi asimilasi, Hendra Purwanto dan Kristanto yang kembali ditangkap karena mencuri sepeda motor, saat jumpa pers di Polres Tulungagung, Rabu (22/4/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan pelepasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi yang dilakukan MenkumHAM Yasonna Laoly digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Merespons hal itu, Ketua Komisi III DPR Herman Herry meminta agar publik melihat secara fair kebijakan asimilasi yang diambil Menkumham Yasonna Laoly tersebut.

Terlebih dari sisi manfaat dan mudaratnya di masa pandemi Covid-19 saat ini.

"Terkait kebijakan asimilasi yang dibuat oleh Menkumham (Yasonna) publik harus fair dalam melihat antara manfaat dan mudarat dalam situasi krisis Covid-19 saat ini," kata Herman saat dikonfirmasi, Selasa (28/4/2020).

"Berapa jumlah yang dibebaskan dan berapa jumlah atau berapa persen yang membuat ulah dengan kembali melakukan kejahatan," imbuhnya.

Herman menjawab diplomatis ketika ditanya soal adanya indikasi ketidakadilan atas penerapan kebijakan pembebasan napi yang berbuntut pada kerusuhan di beberapa lembaga pemasyarakatan.

"Kalau rasa adil dan tidak adil sulit kita bicara karena keadilan yang hakiki hanya pada Tuhan Yang Maha Esa. Selama kebijakan itu dari manusia, siapa pun dia pasti akan menimbulkan ada yang merasa puas dan adil, juga akan ada sebaliknya," kata politikus senior PDI Perjuangan itu.

Baca: Salurkan 1 Ton Beras, Hasnaeni Wanita Emas Berharap Wabah Corona Jadi Momentum Bantu Sesama

Kendati demikian, Herman tidak mempersoalkan adanya warga negara yang melakukan gugatan terhadap kebijakan Menkumham Yasonna itu.

Menurutnya, Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.

"Oleh sebab itu siapa pun warga negara Indonesia jika merasa tidak puas atas sebuah kebijakan pemerintah, maka terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Herman mengatakan bila pemerintah merasa perlu dibentuknya tim pengawas terkait kebijakan asimilasi, maka Komisi III DPR tidak berkeberatan selama tujuannya untuk kemaslahatan bangsa dan negara.

Herman juga mempersilakan Kemenkumham melakukan koreksi terhadap kebijakannya bila merasa hal tersebut diperlukan.

"Silakan Menkumham lakukan koreksi jika diperlukan karena hal tersebut ada pada ranah pemerintah," ucapnya.

Baca: Fakta Botol Hand Sanitizer Bantuan dari Kemensos Ditutup Stiker Bupati Klaten, Ini Klarifikasinya

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas