Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD sempat menyinggung bahwa pemerintah tengah memikirkan perihal relaksasi atau pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan sejumlah pertimbangan.

Terkait hal itu, anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai seharusnya wacana tersebut dibicarakan dahulu secara tertutup dengan institusi terkait dan dikaji hingga matang.

"Soal wacana pelonggaran PSBB yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD, silakan dikaji dan dibicarakan secara tertutup lintas institusi pemerintahan terkait. Nanti kalau sudah matang menjadi sebuah rencana baru dibuka di ruang publik," ujar Arsul Sani, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (4/5/2020).

Arsul menyayangkan apabila wacana tersebut hanyalah pemikiran satu menteri saja atau satu instansi semata namun sudah dilontarkan ke media.

Baca: Para Miliarder Dunia Untung 283 Miliar Dolar AS Selama Pandemi Corona

Pasalnya hal tersebut, kata dia, justru dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Arsul pun mencontohkan rencana karantina wilayah yang sudah disiapkan Peraturan Pemerintah (PP)-nya, namun justru akhirnya menjadi PSBB.

"Jangan baru pemikiran seorang menteri atau satu instansi saja kemudian dididiskursuskan di media, nanti seperti kemarin-kemarin yang terjadi. Ramai atau ribut duluan di publik tapi kemudian dimentahkan sendiri di lingkungan pemerintahan," kata dia.

"Seperti rencana karantina wilayah yang katanya sudah disiapkan PP-nya tapi kemudian diputuskan menerapkan PSBB, yang justru tidak pernah menjadi diskursus di ruang publik," imbuhnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut mengimbau agar hal tersebut lebih baik dibicarakan tertutup dahulu di antara kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

"Apalagi masing-masing daerah situasinya berbeda-beda keadaan wabah Covid-19-nya, juga berbeda dalam menegakkan PSBB di wilayahnya masing-masing. Kita lihat ada daerah yang ketat sekali, ada yang agak longgar dengan tetap membuka pasar seperti biasa, angkutan umum juga tetap jalan dengan longgar," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan saat ini pemerintah tengah memikirkan apa yang ia sebut relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena sejumlah pertimbangan.

Relaksasi PSBB yang dimaksud Mahfud adalah pelonggaran-pelonggaran dalam penerapan aturan PSBB namun dalam praktiknya tetap mempertimbangkan aspek keselamatan.

Sejumlah pertimbangan terkait relaksasi PSBB yang disebut Mahfud antara lain keluhan masyarakat yang kesulitan mencari nafkah dan belanja.

Selain itu pemerintah juga mempertimbangkan tingkat stres masyarakat.

"Karena kita tahu kalau terlalu dikekang juga akan stres. Nah kalau stres itu imunitas orang itu akan akan melemah, juga akan menurun. Oleh sebab itu kita memikirkan mari kerjakan ini semua secara sabar bersama-sama," kata Mahfud dalam tayangan Berita Satu News Channel bertajuk Inspirasi Ramadhan pada Sabtu (2/5/2020).

Baca: 8 Buah yang Cocok Dikonsumsi saat Sahur untuk Jaga Imunitas Ketika Puasa di Tengah Pandemi

Ia mencontohkan bentuk-bentuk relaksasi PSBB nantinya antara lain rumah makan dan tempat perbelanjaan akan bisa beroperasi dengan protokol khusus yang dirancang pemerintah.

"Misalnya rumah makan boleh buka dengan protokol begini, kemudian orang boleh berbelanja dengan protokol begini, dan seterusnya dan seterusnya ini sedang dipikirkan," kata Mahfud.

Karena itu menurutnya saat ini yang diperlukan adalah kesadaran bersama dari semua pihak untuk tetap mematuhi aturan keamanan yang diatur oleh pemerintah terkait covid-19 yang ada antara lain menjaga jarak fisik.

Hal itu karena menurutnya saat ini siapapun yang lengah akan bisa terkena covid-19.

"Sekarang ini sama, sama-sama posisinya di depan covid itu sama, siapapun yang lengah akan diserang oleh sebab itu kita harus saling sama-sama menjaga jangan biarkan ditulari orang lain dan jangan juga menulari orang lain. Nah itulah sekarang protokol yang diatur oleh pemerintah," kata Mahfud.