Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Jokowi Minta Data Penerima Bansos Dibuka Secara Transparan Agar Tak Timbulkan Kecurigaan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta data pemerima bantuan sosial (bansos) dibuka secara transparan kepada masyarakat.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Jokowi Minta Data Penerima Bansos Dibuka Secara Transparan Agar Tak Timbulkan Kecurigaan
TRIBUN/HO
Branch Manager BNI Kantor Cabang Dukuh Bawah yang merupakan salah satu Kantor Cabang di BNI Wilayah Jakarta Senayan Ariyanto Soewondo Geni bersama Lia Yulianti pemilik e-Waroeng KUBE PKH (Toko Lia) meninjau lokasi penyaluran untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap III di wilayah Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (16/8/2017). Di wilayah Kecamatan Setiabudi ini BNI menyalurkan BPNT tahap III melalui Agen 46 Toko Malino dan e-Warong KUBE PKH (Toko Lia). Bantuan Pangan Non Tunai yang di bagikan berupa 20 kg beras dan 4 Kg gula pasir, untuk 400 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) atau pemegang Kartu Keluaraga Sejahtera (KKS), sementara total yang disalurkan BNI untuk wilayah Kecamatan Setiabudi sebanyak 1624 KPM, sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017. TRIBUNNEWS/HO 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta data pemerima bantuan sosial (bansos) dibuka secara transparan kepada masyarakat.

Data yang transparan, kata Jokowi, dimaksudkan agar tak timbul kecurigaan di masyarakat. Selain itu, apakah data tersebut benar-benar ditujukan bagi warga terdampak Covid-19.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan arahan dalam rapat terbatas Laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (4/5/2020).

"Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan. Siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa, sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa melakukan segera koreksi di lapangan," kata Jokowi.

Baca: Jokowi Ingatkan Daerah yang Terapkan PSBB Harus Punya Target yang Terukur, Apa Saja Contohnya?

Baca: Jokowi Soroti Masalah Isolasi Pasien, yang Positif Covid-19 Saja Bisa Lari Dari Rumah Sakit

Presiden Joko Widodo memimpin pelantikan Hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2020). Manahan Sitompul kembali dilantik Presiden Jokowi menjadi Hakim Konstitusi periode 2020-2025. Pelantikan dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN/POOL
Presiden Joko Widodo memimpin pelantikan Hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2020). Manahan Sitompul kembali dilantik Presiden Jokowi menjadi Hakim Konstitusi periode 2020-2025. Pelantikan dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN/POOL (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN/POOL)

Kepala Negara juga meminta jajarannya segera mendistribusikan bansos kepada masyarakat.

Tentunya, bantuan itu diatur secara baik sehingga bisa diterima oleh masyarakat minggu ini.

Berita Rekomendasi

Jokowi juga menginstruksikan Menteri Sosial Juliari Batubara bersama pemerintah daerah mengawasi penyaluran bansos di lapangan.

Selain itu, Jokowi menegaskan harus ada solusi untuk warga miskin yang belum menerima bansos.

"Saya minta Mensos, juga gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai kepala desa bisa turun ke lapangan menyisir. Saya minta juga diberi fleksibilitas kepada daerah agar kalau ada warga yang miskin yang belum dapat (bantuan,red) segera bisa dicarikan solusinya," tegas Jokowi.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas