Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

Perludem Beberkan Risiko Pilkada 2020 Ditunda Akibat Covid-19

Hal yang bisa terjadi di antaranya soal perubahan mandat dari partai terhadap para bakal calon.

Perludem Beberkan Risiko Pilkada 2020 Ditunda Akibat Covid-19
Wartakota
Ilustrasi- Pilkada Serentak 2020 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai ditundanya Pilkada 2020 karena pandemi corona (Covid-19) berdampak pada konfigurasi politik di daerah.

Hal yang bisa terjadi di antaranya soal perubahan mandat dari partai terhadap para bakal calon.

"Ada beberapa calon yang sudah mendapatkan mandat dan sangat mungkin ketika dia petahana, kinerjanya dalam penanganan Covid-19 kurang berprestasi kurang menunjukkan performa, partai lalu ingin mengubah mandat," kata Direktur Eksekutif Perludem Titk Anggraini dalam diskusi virtual, Senin (4/5/2020).

Karena itulah, Titi menyebut akan sangat terasa dampak pada konfigurasi politik di daerah.

"Sangat mungkin di tengah situasi Covid-19 lalu muncul figur-figur sosial yang kuat, yang secara politik punya pengaruh lebih menjadi calon," lanjutnya.

Lebih lanjut, Titi mengatakan jika Pilkada tetap tidak berubah masa pelaksanaannya yakni pada 9 Desember 2020, maka para petahana sudah harus mulai cuti tiga bulan sebelumnya.

"Karena tanggal 11 September itu sudah durasi kampanye, padahal katanya puncak Covid-19 itu akhir Juni dan Juli pun masih ada, nah kepemimpinan definitif itu kan masih diperlukan," pungkasnya.

Seperti diketahui, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, mengatakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 pasca penundaan karena pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Sebagai penyelenggara pemilu, pihaknya menunggu kepastian pemerintah. Apakah pemerintah akan mencabut masa tanggap darurat Covid-19 pada 29 Mei 2020. Apabila pemerintah mencabut masa tanggap darurat Covid, maka penundaan tahapan Pilkada dapat kembali dilanjutkan 30 Mei 2020.

“Pemerintah mengeluarkan tanggap darurat sampai 29 Mei. (Tanggap darurat,-red) dikeluarkan maka KPU melakukan penundaan. Kami harap tanggap darurat selesai,” kata Arief, pada diskusi bertema Implikasi Covid-19 Terhadap Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang digelar Kolegium Jurist Institute, Jumat (1/5/2020).

Halaman
12
Penulis: Reza Deni
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas