Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Besarnya Gaji Dewas KPK Dikritik, Pengamat: Terkesan Jauh dari Semangat Antikorupsi

Berdasarkan Perpres, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK mendapatkan gaji sebesar Rp104.620.500. Sementara anggota Dewas mendapat gaji sebesar Rp 97 juta

Besarnya Gaji Dewas KPK Dikritik, Pengamat: Terkesan Jauh dari Semangat Antikorupsi
Kolase TribunNewsmaker - TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
5 Dewas KPK, Artidjo Alkostar, Albertina Ho, Syamsuddin Haris, Tumpak Hatarongan Panggabean dan Harjono. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Dalam Perpres tersebut, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK mendapatkan gaji sebesar Rp104.620.500. Sementara anggota Dewas KPK mendapat gaji sebesar Rp97.796.250.

Terkait hal itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai besaran gaji Dewas KPK terkesan jauh dari semangat antikorupsi. 

Baca: Respons MAKI Sikapi Soal Gaji dan Tunjangan Dewan Pengawas KPK

Baca: Laode Syarif Minta KPK Kejar Piutang PNBP Rp 26 Triliun Untuk Tambal Anggaran Covid-19

Baca: Gaji Dewas KPK Dikritik Pakar: Penghamburan Uang Negara untuk Kepentingan yang Tak Penting

"Untuk kerja yang tak bermakna di tengah KPK yang kian bermasalah, gaji sebesar itu terkesan jauh dari semangat antikorupsi," ujar Feri, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (7/5/2020). 

Apalagi, kata Feri, jika memperhatikan peran Dewas KPK yang tidak maksimal dalam mengawasi kinerja lembaga antirasuah tersebut. 

Bahkan, menurutnya Dewas KPK tidak memberikan terobosan agar KPK benar-benar dapat bertaring. Ia menganalogikan KPK menjadi semacam kantor cabang polisi atau institusi yang diisi anggota kepolisian. 

"Tentu bukan berarti polisi tidak bisa maksimal bekerja, hanya peruntukannya bukan di KPK tapi diinstitusi asal," kata dia.

Selain itu, Feri menilai Dewas KPK tak ubahnya makan gaji buta dengan besaran gaji seperti yang tercantum dalam Perpres No.61 Tahun 2020 tersebut. 

"Dewas bahkan tidak mengawasi proses seleksi pejabat di KPK kemarin. Dengan gaji sebesar itu, Dewas lebih mirip institusi yang digaji besar tanpa kerja yang jelas. Mirip makan gaji buta," tandasnya. 

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas