Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) membantah tuduhan yang menyebut program Kartu Prakerja merupakan sebuah proyek nepotisme.

"Kalau nepotisme saya rasa tidak, karena lembaga yang jadi mitra, kita ketahui profesional dan kompeten di bidangnya," kata Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian dalam acara Satu Meja The Forum di Kompas TV, Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Menurutnya, sejak awal penyusunan Kartu Prakerja, pemerintah telah melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Baca: 172 WNI ABK MV Amsterdam Jalani Karantina Selama 3 Hari di Hotel Usai Jalani Tes Swab

"Sejak awal sudah melibatkan LKPP dan BPKP, bahkan dalam proses eksekusi pun dimonitor," ucap Donny.

Ia pun menyebut, jika ada pihak yang melaporkan dugaan korupsi dalam program Kartu Prakerja ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan sesuatu yang biasa dalam menyikapi kebijakan atau program pemerintah.

Baca: Media Korea Selatan Ungkap Eksploitasi ABK Asal Indonesia di Kapal Ikan China

"Pemerintah terbuka, apabila ada sesuatu yang dirasakan tidak pada tempatnya. Ya silahkan saja (melaporkan), tapi pemerintah yakin sampai saat ini berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku, tidak asa yang dianggap sebuah pelanggaran," kata Donny.

Donny menjelaskan, Kartu Prakerja merupakan satu di antara program jaring pengaman sosial di tengah pandemi Covid-19 dan respon masyarakat pun sangat baik.

"Kartu Prakerja kan satu opsi, dari beberapa opsi jaring pengaman sosial. Ada bantuan langsung tunai Rp 600 ribu, ada PKH, sembako, dan ada kartu Prakerja, ini pilihan," ujarnya.

Korban PHK Saat Ini Butuh Bantuan Untuk Cicil Utang Bukan Kartu Prakerja

Ekonom Faisal Basri melihat masyarakat korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dampak Covid-19 saat ini membutuhkan bantuan sosial dari pamerintah.

Karena itu, Faisal Basri meminta pemerintah tidak perlu lagi melanjutkan program Kartu Prakerja yang saat ini sudah masuk gelombang tiga.

"Tidak perlu lagi gelombang ketiga, keempat karena sudah jelas tidak tepat sasaran dan desainnya buruk," ujar Faisal Basri dalam acara Satu Meja The Forum di Kompas TV, Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Menurut Faisal Basri, korban PHK saat ini membutuhkan bantuan untuk membayar sewa kontrakan ataupun bayar cicilan utang yang selama ini uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Baca: Jokowi Minta Kepala PPATK Dian Ediana Rae Perhatikan Masalah Korupsi dan Terorisme

"Ini yang harus didahulukan dulu, oleh karena itu (anggaran) 100 persen untuk bansos, bukan khusus (Kartu Prakerja) yang tidak karuan itu," kata Faisal Basri.

Faisal Basri pun berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) cepat turun tangan mengatasi persoalan Kartu Prakerja yang tidak tepat sasaran dan tidak dibutuhkan masyarakat saat ini.

"Ini tanggungjawab Presiden karena sudah lintas kementerian dan Presiden harus bisa mengurai persoalan seperti ini," katanya.

Baca: Yadi Sembako Terjun ke Dunia Tarik Suara Berkat Gus Anom

Diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kartu Prakerja Rp 20 triliun.

Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dari rencana awal Rp 10 triliun lantaran program tersebut kini beralih haluan dari program jaring pengaman untuk pencari kerja menjadi bantuan sosial bagi pihak-pihak yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemik virus corona.

Baca: Imbas Pandemi Virus Corona, Program Bayi Tabung Irwansyah dan Zaskia Sungkar Tertunda

Alokasi anggaran Kartu Prakerja itu memiliki porsi sekitar 4,9 persen dari total keseluruhan anggaran pemerintah untuk penanganan pandemi yang sebesar Rp 405,1 triliun.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 20 triliun itu, Rp 19,88 triliun digunakan untuk manfaat dan insentif kepada masyarakat yang nominalnya masing-masing Rp 3,55 juta untuk 5,6 juta peserta yang mendaftar di prakerja.go.id dan dipilih acak sesuai sistem Kartu Prakerja. Sisanya, digunakan untuk operasional program.