Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

‎Kejagung Terima Pendampingan Hukum Refocusing Anggaran Covid-19 Senilai Rp 7,3 Triliun

Tercatat ada 130 permohonan hukum dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah kabupaten atau kota yang sudah diterima Kejaksaan hingga 4 Mei 2020‎

‎Kejagung Terima Pendampingan Hukum Refocusing Anggaran Covid-19 Senilai Rp 7,3 Triliun
Tribunnews.com/ Igman Ibrahim
Jaksa Agung RI ST Burhanuddin di Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima permohonan pendampingan hukum dalam refocusing anggaran penanganan virus corona di sejumlah daerah.

Tercatat ada 130 permohonan hukum dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah kabupaten atau kota yang sudah diterima Kejaksaan hingga 4 Mei 2020‎.

"Dari 130 permohonan, sebanyak 114 telah sampai di Kejaksaan Tinggi dan 101 permohonan lainnya ada di Kejaksaan Negeri. Total anggaran yang dilakukan pendampingan hukum saat ini senilai Rp 7.388.324.119.818," ucap ST Burhanuddin dalam keterangannya, ‎Jumat (8/5/2020).

Burhanuddin mengatakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, ditangani bersama oleh bidang Intelijen serta bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. ‎

Bidang intelijen akan memberikan dukungan fungsi pengamanan dari potensi Ancaman Gangguan Hambatan dan Tantangan (AGHT) sejak pengadaan, distribusi dan penyaluran anggaran perlindungan sosial penanganan Covid-19 baik yang bersumber dari APBN/APBD dan APBDesa di wilayah hukum masing-masing.

Sementara bidang Perdata dan Tata Usaha Negara akan menjalankan fungsi Jaksa Pengacara Negara melalui pelaksanaan tugas dan fungsi pendampingan hukum (legal assistance) terhadap refocusing kegiatan dan realokaksi anggaran dalam rangka percepatan penanganan pandemik Covid 19 berdasarkan permintaan secara tertulis dari Gubernur dan atau Wali Kota/Bupati terhadap permasalahan hukum.

Baca: Ditangkap Polisi, Ferdian Paleka Ganti Diledek: Kamu Sebentar Lagi Bebas, tapi Boong

Atas kepercayaan para Kepala Daerah, Burhanuddin berpesan serta mengingatkan para Kajati dan Kajari beserta jajarannya untuk melaksanakan tugas tersebut dengan baik sesuai ketentuan dan jangan sampai ada yang menyalahgunakan kewenangannnya.

"Para jaksa jangan main-main dan jangan melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum dalam pengamanan/pendampingan ini, akan saya tindak tegas jika hal itu terjadi," tambahnya.

Ikuti kami di
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Dewi Agustina
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas