TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS,

Bukhori Yusuf menilai pemerintah belum memiliki alat ukur yang baik untuk mengevaluasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hal itu ditunjukkan dengan tidak konsisten penegakkan aturan dalam penanganan Covid-19.

"Saya melihat memang pemerintah masih belum memiliki satu ukuran yang firm (tegas), masih belum memiliki cara evaluasi yang bisa membuat mereka percaya diri," kata Bukhori dalam diskusi virtual bertajuk 'Dilema Jokowi: Ekonomi atau Pandemi', Minggu (10/5/2020).

• Baca: Lebih Efektif dari PSBB, Bali Punya Strategi Sendiri Kendalikan Wabah Corona

Kemudian Bukhori mengingatkan pemerintah agar tidak setengah hati dalam menegakkan aturan.

Ia merujuk data yang dialami negara lain, di mana setelah melonggarkan aturan, justru terjadi gelombang kedua penyebaran Covid-19.

"Kita merujuk kepada data hampir sama semua negara dunia Amerika, Nigeria Iran, dan negara lain ketika mereka melakukan lockdown atau kemudian PSBB dan kemudian dilonggarkan semuanya faktanya itu adalah mengalami sebuah suatu Covid-19 tahap kedua," ujarnya.

"Bahkan di Amerika hanya berjarak satu hari saja itu kemudian mengalami peningkatan lebih dari 1500 yang terinfeksi. Itu hanya satu hari," imbuhnya.