Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Refly Harun Ungkap Kekhawatiran Sistem Pemerintah ke Depan: Menuju Jurang Otoritarianisme

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengungkapkan kekhawatiran pada sistem pemerintahan ke depannya. Yakni mengarah ke jurang otoritarianisme.

Editor: Ananda Putri Octaviani
zoom-in Refly Harun Ungkap Kekhawatiran Sistem Pemerintah ke Depan: Menuju Jurang Otoritarianisme
YouTube Refly Harun
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengungkapkan kekhawatiran pada sistem pemerintahan ke depannya. Yakni mengarah ke jurang otoritarianisme. 

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengungkapkan kekhawatiran pada sistem pemerintahan ke depannya.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun khawatir pemerintah Indonesia akan menjadi otoriter atau kekuasaan negara dipegang penuh oleh seorang pemimpin.

Kekhawatiran dari Refly Harun tidak terlepas dengan kondisi pemerintahan yang dinilai sudah kebal terhadap kritik yang banyak diberikan.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengungkap kebijakan buruk di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Minggu (10/5/2020).
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengungkap kebijakan buruk di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Minggu (10/5/2020). (YouTube Refly Harun)

 

 Ngaku Pernah Diserang Buzzer Habis-habisan karena Cuitannya, Refly Harun: Kalau Saya Jadi Penguasa

 Jokowi Targetkan Corona Turun Mei, Effendi Gazali Duga Gara-gara Presiden Dengar Prediksi Singapura

Meski begitu, Refly Harun mengatakan untuk saat ini pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum bisa dikatakan demikian.

Menurutnya, masih ada ruang bagi pihak atau masyarakat yang ingin menyuarakan pendapatnya, termasuk yang bersifat kritik.

Meskipun juga kritik tersebut justru dikritik balik oleh pembela pemerintah yang sering disebut sebagai buzzer.

Namun, Refly Harun berpesan kepada semua masyarakat, khususnya kelompok civil sociaty untuk terus memberikan kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah.

Berita Rekomendasi

Hal itu harus dilakukan untuk mencegah adanya kendali kekuasaan penuh dalam pemerintahan.

"Kondisi saat ini kita tidak bisa katakan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi adalah pemerintahan yang otoriter, ada ruang untuk kita tetap melancarkan kritik," ujar Refly Harun.

"Tetapi kalau pemerintahan ini tidak dijaga secara baik oleh kelompok civil sociaty, orang-orang yang tetap berani menyampaikan kritik," jelasnya.

>>> Baca Selengkapnya

Sumber: TribunWow.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas