TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) mengusulkan kepada Pemerintah agar dilakukan penerapan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) di seluruh Pulau Jawa.

Sekretaris Utama BNPB Harmensyah mengatakan, usulan itu perlu direalisasikan karena penambahan kasus positif Covid-19 dan jumlah pasien yang meninggal paling banyak terjadi di Pulau Jawa.

Hal tersebut disampaikan Harmensyah dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR secara virtual membahas tentang evaluasi penanggulangan Covid-19, Selasa (12/5/2020).

"Kontribusi Pulau Jawa itu memegang 70% kasus. Di Pulau Jawa saja meninggalnya 82%, sembuhnya 56%. Kemudian kita memang perlu pemberlakuan PSBB se-Jawa," kata Harmensyah.

Baca: Pendapat Dahlan Iskan Tentang Usulan DPR Agar BI Cetak Uang Banyak

Harmensyah mengatakan, pemberlakuan PSBB itu bertujuan untuk menekan kurva lonjakan Covid-19, karena belum semua daerah menerapkan PSBB.

"Jadi kami merekomendasikan daerah yang tinggi angka kasus positif terkonfirmasi, direkomendasikan melaksanakan PSBB atas dasar inisiatif daerah," ujarnya.

Baca: Kurangi PHK, Pemerintah Bolehkan Warga Usia di Bawah 45 Tahun Beraktivitas Lagi

Lebih lanjut Harmensyah mengatakan, penerapan PSBB itu perlu didukung pemerintah pusat, TNI-Polri dan pemerintah daerah.

Baca: Anies Terbitkan Pergub Sanksi: Kendaraan Langgar Ketentuan PSBB Siap-siap Diderek

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memastikan pengendalian virus corona di Pulau Jawa berjalan efektif.

Ia berharap, angka penyebaran virus corona di Pulau Jawa dapat menurun dalam waktu dekat.

"Terutama dalam waktu dua minggu ke depan ini. Kesempatan kita mungkin sampai Lebaran. Ini harus betul-betul kita gunakan," ujar Jokowi saat memimpin rapat kabinet terbatas lewat video conference, Selasa (12/5/2020).

Laporan: Haryanti Puspa Sari

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul  BNPB Rekomendasikan PSBB Diberlakukan di Seluruh Pulau Jawa