Seharusnya jelas Hardjuno,  pemerintah tidak terburu-buru mengumumkan rencana relaksasi PSBB ke publik.  Karena rencana pelonggaran PSBB ini lebih banyak mudharatnya ketimbang  manfaatnya.

Justru relaksasi ini membuat makin masifnya persebaran virus corona ke daerah. Hal ini menguatkan dugaan bahwa pemerintah tidak mempunyai grand desain penanganan virus corona. 

Baca: Sejak Awal Saya Menduga Pemerintah Akan Berselancar, Putusan MA Dilawan dengan Aturan Baru. . .

"Sepertinya, pemerintah sudah kehabisan akal dalam mengatasai wabah Covid-19," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina HMS, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal  meminta pemerintah melakukan kajian secara komprehensif terkait rencana relaksasi PSBB. 

Baca: Khusus Buat Tenaga Medis, Mitsubishi Punya Paket DP 20 Persen untuk Xpander dan Xpander Cross

Hal ini penting gar tujuan utama utama penerapan PSBB, yakni menjaga nyawa, keamanan, dan kesejahteraan rakyat benar-benar terwujud.

"Pelonggaran PSBB harus dikaji secara matang. Jangan grasa grusu. Pertimbangkan keselamatan rakyat," tegasnya.

Mantan Kapuspen Kejagung ini mengimbau aparat keamanan yang bertugas di daerah perbatasan  bersikap tegas dan ekstra ketat dalam mengawasi arus kendaraan dan orang yang keluar masuk, terutama berasal dari negara pandemic virus Corona seperti China.

Ketegasan aparat sangat penting  agar pelaksanaan PSBB berjalan sesuai dengan harapan.

"Pemerintah harusnya membatasi pergerakan warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia, sebagaimana pemerintah membatasi masyarakatnya sendiri dengan PSBB.  Jangan diberi ruang kelonggaran sedikitpun," pungkasnya.