TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akan terus menyalurkan berbagai jenis program bantuan sosial (bansos) selama beberapa hari ke depan atau menjelang libur Lebaran 2020.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut, distribusi bansos jelang lebaran akan dilakukan secara besar-besaran.

"Saya sebagai koordinator bansos sudah melakukan pertemuan maraton dengan Kemensos dan Kemendes. Insyaallah 5 hari terakhir jelang lebaran akan dilakukan penyaluran bansos besar-besaran," kata Muhadjir dalam keterangan persnya usai mengikuti ratas bersama Presiden Jokowi, Senin (18/5/2020).

Muhadjir menyebut, distribusi bansos besar-besaran ini adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi 9 juta keluarga yang berada di luar Jabodetabek.

Baca: FAKTA Tenaga Medis Ogan Ilir Mogok Kerja: Hanya Digaji Rp 750 Ribu, Minta Kejelasan Rumah Singgah

Ia memastikan data penerima bansos Kemensos bagi 9 juta keluarga penerima ini sudah tak bermasalah.

"Dari target Kemensos kan 9 juta yang akan disalurkan. Dalam 5 hari ini 8,3 juta, sedangkan yang 700 ribu remote area setelah lebaran terealisasi. Mengenai dana kita hitung tidak masalah, data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah final tadi malam, sudah kita matangkan dengan Pak Mensos," ujarnya.

Nantinya, penyaluran BLT ini akan menggunakan jasa PT Pos Indonesia sehingga tepat sasaran dan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Muhadjir mengatakan, PT Pos Indonesia tidak akan libur saat lebaran demi menyalurkan bansos tersebut.

"Delivery system PT Pos siap menyalurkan dan tidak libur lebaran, kerja keras mengejar target 8,3 juta dari 9 juta calon KPM dapat bansos," ujarnya.

Bansos tunai bagi 9 juta KK di luar Jabodetabek merupakan salah satu program bansos pemerintah bagi warga terdampak corona.

Program ini di luar dari kartu sembako, PKH, atau program BLT dan sembako bagi warga di wilayah Jabodetabek.

Besaran BLT mencapai Rp 600 ribu per bulan.

Sejak diumumkan pada awal Maret 2020, bansos bagi warga terdampak pandemi virus corona memang menuai beragam

Kesemrawutan data penerima bantuan memantik perdebatan sengit antara pemerintah pusat dan daerah.

Baca: Update Corona Asia Tenggara 19 Mei 2020 Siang, Vietnam dan Laos Nol Kematian

Salah satu kasus pertama yang mencuat ke publik ada di Bekasi. Saat itu, publik dihebohkan dengan kabar pemilik dua mobil menerima bansos.

Sementara 20 KK yang berhak di RT 04/RW 09 Kelurahan Telukpucung, Bekasi Utara justru tak mendapat bantuan sama sekali. Belum lagi persoalan bansos di DKI Jakarta.

Pemerintah pusat dan Pemprov DKI sempat berselisih soal data hingga berujung pada perdebatan publik.

Dipercepat

Sementara itu Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mempercepat penyaluran bansos, khususnya BLT baik yang dari Kemensos maupun yang bersumber dari dana desa.

Apalagi, dalam beberapa hari ke depan umat muslim akan menyambut Idul Fitri.

"Bansos tunai sekali lagi saya minta prosesnya dipercepat dan disederhanakan. Saya terima laporan BLT desa kurang lebih 15 persen, bansos tunai kurang lebih 25 persen," ucap Jokowi saat membuka rapat terbatas soal penanganan pandemi Covid-19 secara virtual, Senin (18/5/2020).

Jokowi juga mendapatkan informasi dari Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dan Menteri Sosial Juliari Batubara bahwa penyaluran bansos tahap dua bisa diselesaikan pekan ini.

Namun, bagi pemerintah daerah yang belum menyelesaikan data penerima bansos atau pun masih merevisinya, Jokowi meminta jajarannya untuk memberikan kelonggaran.

Baca: Baru Tiga Hari Bebas, Bahar Bin Smith Kembali Dijemput, Ini Kabar Beredar Terkait Penangkapannya

"Kalau masih ada ketidaksesuaian data, diselesaikan. Beri fleksibilitas kepada kepala daerah," kata Jokowi.

Jokowi sebelumnya meminta prosedur penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan Bantuan Sosial Tunai dipangkas karena masih banyak warga yang tidak mendapatkan bantuan ini.

Berdasarkan data yang diterimanya, masih ada 85 persen warga terdampak belum menerima BLT Dana Desa dan 75 persen warga terdampak belum menerima Bansos Tunai.

"Dengan cara menyederhanakan prosedurnya, memotong prosedurnya, sehingga masyarakat segera menerima bantuan sosial ini baik itu BLT Desa maupun Bansos Tunai. Masyarakat saya harapkan juga menanyakan terus kepada RT, RW, atau kepala desa," kata Jokowi dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/5/2020).

Pelonggaran PSBB

Selain membahas penyaluran bansos, pemerintah juga mulai mengkaji kebijakan pelonggaran PSBB di masa pandemi virus corona.

Muhadjir mengatakan, Presiden Jokowi meminta para menterinya, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo menetapkan poin-poin krusial secara cermat di balik kajian pelonggaran PSBB.

"Presiden setelah menetapkan perlunya ada kajian yang cermat dan terukur dan melibatkan banyak pihak untuk mempersiapkan tahapan pengurangan PSBB yang nanti dari sektor ekonomi akan dijelaskan Menko Perekonomian dan Penanggulangan COVID-19 oleh Gugus Tugas," kata Muhadjir.

Baca: Dididik Jadi Pebisnis, Erick Thohir Ingat Pesan sang Ayah: Mesti Kaya Agar Bisa Bantu Orang

Bukan tanpa sebab, Muhadjir menjelaskan kajian pelonggaran PSBB dianggap perlu demi memulihkan perekonomian dalam negeri yang cukup terdampak pandemi ini.

Apalagi, jika dikaitkan dengan produktivitas masyarakat.

"Intinya pada rapat tentang percepatan penanggulangan COVID-19 untuk kali ini difokuskan kepada upaya kita untuk mengurangi pembatasan sosial dalam rangka meningkatkan atau memulihkan produktivitas," ujar Muhadjir.

"Di satu sisi COVID-19 tetap bisa dikendalikan hingga sampai antiklimaksnya selesai terutama ketika ditemukan vaksin," tambahnya.

Jokowi sempat menegaskan, meski sudah mulai mengkaji pelonggaran PSBB, namun belum akan mengeluarkan kebijakan pelonggaran tersebut untuk saat ini.

Dia tak ingin masyarakat keliru terkait simpang siur kebijakan pelonggaran PSBB.

"Saya ingin tegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran PSBB karena jangan muncul nanti keliru ditangkap masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB. Belum, belum belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," kata Jokowi dalam sambutan  ratas, Senin (18/5/2020).

Jokowi lantas menyebut pelonggaran PSBB masih sebatas rencana. Menurutnya, kebijakan ini harus mempertimbangkan semua aspek dan melakukannya secara hati-hati.

"Yang sedang kita siapkan ini memang baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat serta melihat data data dan fakta-fakta di lapangan," jelasnya.

Jokowi menegaskan hingga saat ini pemerintah masih fokus pada larangan mudik di tengah pandemi virus corona. Dalam minggu ini maupun minggu ke depan, ke depannya lagi dua minggu ke depan pemerintah masih akan tetap fokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik," ujarnya.(tribun network/fik/yud/dod)