TRIBUNNEWS.COM - Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menyampaikan, ada dua indikator untuk Indonesia menuju kondisi new normal.

Ia menegaskan, pemerintah tak akan melakukan pelonggaran pada aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sehingga, Fadjroel mengimbau agar masyarakat tak membuat anggapan yang salah.

"Jokowi mengatakan, belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Jadi jangan ada anggapan keliru di masyarakat," tegas Fadjroel, dikutip dari YouTube Kompas TV, Rabu (20/5/2020).

Baca: PSBB Jakarta Diperpanjang, Anies Baswedan Janji Ini PSBB Terakhir Jika Masyarakat Patuhi Tiga Aturan

Baca: Anies Perpanjang PSBB Jakarta hingga 4 Juni, Imbau Tetap di Rumah: Jangan Sampai Diperpanjang Lagi

Baca: Komisi IX Sebut Tagar Indonesia Terserah Ada karena Kebijakan Pemerintah Plin-plan soal PSBB

Fadjroel pun kembali menyampaikan pernyataan Jokowi sebelumnya yang membantah adanya pelonggaran PSBB.

"Transportasi untuk urusan logistik, pemerintahan, kesehatan, kepulangan pekerja migran, dan ekonomi esensial, masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat," jelasnya.

Adapun dua indikator yang mendasari pemerintah untuk menjalankan kondisi new normal yakni imunitas dan pembatasan sosial atau social distancing.

Kebijakan new normal ini dipilih oleh masyarakat, karena hingga kini vaksin virus corona belum ditemukan.

"Dalam ruang ketidakpastian adanya vaksin, kita menerapkan dua disiplin yaitu imunitas dan social distancing."

"Inilah indikator-indikator di mana normal baru itu bisa berjalan," terangnya.

Apa yang Dimaksud dengan Disiplin Imunitas?

Fadjroel Rachman menyebut, masyarakat harus menerapkan hidup sehat selama kondisi new normal.

Selain itu, juga bisa dilakukan dengan melakukan olahraga di rumah.

Baca: Pandemi Belum Selesai dalam Waktu Dekat, Menlu Sebut Peran Penting Tokoh Agama Hadapi New Normal

Baca: Sekolah Masuk Lagi Dimulai Juli 2020, Simak Panduan New Normal Cegah Penyebaran Covid-19

Baca: Surat Edaran The New Normal BUMN Dinilai untuk Menjaga Perekonomian Nasional

Disiplin untuk mengonsumsi makanan bergizi juga harus diterapkan oleh masyarakat.

"Imunitas ini misalnya hidup sehat, berolahraga, makan makanan bergizi."

"Sehingga ada imunitas untuk melawan Covid-19, karena ini belum ada vaksin untuk menyembuhkan," papar Fadjroel.

Ia mengatakan, menjalankan kegiatan agama di rumah juga bisa meningkatkan imunitas tubuh.

Setelah penjelasan tentang imunitas tersebut, Fadjroel membantah jika pemerintah akan menerapkan herd immunity.

"Dalam diskusi kami dengan kelompok psikologi agama, dengan menjalankan kegiatan spiritual dengan baik, kita bisa meningkatkan imunitas kita," katanya.

"Bukan herd immunity, tapi immunity. Ini disiplin yang harus kita lakukan," ujar Fadjroel Rachman.

Baca: Viral Herd Immunity Dipakai Atasi Corona, WHO Ingatkan Bahayanya : Manusia Bukan Hewan Ternak

Baca: Tanggapan Jusuf Kalla Soal Ajakan Jokowi Berdamai dengan Covid-19 hingga Opsi Herd Immunity

Baca: Apa Itu Herd Immunity? Apakah Benar Ini Cara Menekan Penularan Virus? Simak Penjelasan Berikut

Sebelumnya, juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto juga membantah soal penerapan herd immunity.

Menurutnya, jika pemerintah menerapkan herd immunity maka sebelumnya tak perlu ada PSBB atau membuat gugus tugas.

Tak Ada Pelonggaran PSBB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menegaskan, pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan pelonggaran PSBB.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/5/2020).

“Saya ingin tegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Jangan muncul anggapan keliru di masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB,” ujarnya, dikutip dari keterangan resmi laman presidenri.go.id.

Baca: Anies Tegaskan Tak Ada Pelonggaran PSBB, Yunarto Wijaya Bereaksi: Silahkan Lihat di Lapangan

Baca: Alasan Warga dan PKL Tolak PSBB di Dumai: Sekarang Saatnya Cari Uang untuk Lebaran

Baca: Menkominfo Minta Aparat Tegas Terapkan Aturan PSBB, Tapi Jangan Berlaku Kasar pada Masyarakat

Pemerintah saat ini mengkaji skenario beberapa tahap apabila ditentukan periode terbaik bagi masyarakat untuk kembali produktif namun tetap aman dari Covid-19.

Penentuan tersebut tentunya harus didasari pada data-data dan fakta di lapangan.

“Biar semuanya jelas. Karena kita harus hati-hati, jangan keliru kita memutuskan,” jelas dia.

Dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah masih tetap berfokus pada upaya pengendalian Covid-19 melalui larangan mudik dan mengendalikan arus balik.

Untuk pengendalian Covid-19 di tingkat daerah, Jokowi meminta menteri terkait dan para kepala daerah untuk memperkuat gugus tugas penanganan di tingkat RT, RW, dan desa.

Baca: Berdalih PSBB Lokal, Warga di Maluku Tengah Tutup Jalan yang Jadi Urat Nadi Perekonomian 3 Kabupaten

Baca: Inkonsistensi Pemerintah dan Tekanan Ekonomi Dinilai Jadi Faktor Masyarakat Langgar Aturan PSBB

Baca: Anies Berharap WFH Meningkat Hingga 80 Persen di Fase Ketiga PSBB

Jokowi juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap protokol kesehatan di sektor industri.

“Klaster industri perlu dilihat karena ini mulai satu-dua ada yang masuk ke sana,” imbuh Jokowi.

(Tribunnews.com/Nuryanti)