Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Omnibus Law Cipta Kerja

Fraksi PKS Akhirnya Kirim 3 Anggotanya Masuk Panja Omnibus Law Cipta Kerja

Fraksi PKS akhirnya mengirimkan anggotanya dalam Panitia Kerja (Panja) Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Fraksi PKS Akhirnya Kirim 3 Anggotanya Masuk Panja Omnibus Law Cipta Kerja
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Ilustrasi: Unjuk rasa menolak secara penuh Omnibus Law RUU Cipta Kerja. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PKS akhirnya mengirimkan anggotanya dalam Panitia Kerja (Panja) Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Saat pembentukan Panja pada April 2020, PKS tidak mengirimkan perwakilannya karena dinilai tidak elok jika DPR melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto mengatakan, PKS mengajukan tiga nama anggota ke Panja RUU Cipta Kerja, setelah mempertimbangkan perlu adanya pandangan penyeimbang dari partai oposisi dalam pembahasan RUU tersebut.

Baca: Akan Berikan Kue Ultah dan Bunga ke Seseorang, Jovan Malah Terlindah Truk

Tiga anggota Fraksi PKS yang dikirim ke panitia kerja RUU Cipta Kerja tersebut yaitu Anies Byarwati, Bukhori Yusuf, dan Ledia Hanifa.

Menurutnya, RUU Cipta Kerja yang isinya berkaitan dengan 79 undang-undang perlu dikritisi sejak awal, agar tidak menyimpang dan dimanfaatkan untuk kepentingan liberalisasi ekonomi nasional semata.

"Rapat Panja pekan ini melanjutkan pembahasan Omnibus Law RUU Ciptakerja pada bagian Daftar Isian Masalah atau DIM di bagian konsideran, Bab I (Ketentuan Umum) dan Bab II (Maksud dan Tujuan). Kedua bab ini sangat penting karena akan sangat mewarnai arah dan bunyi pasal-pasal pada 13 bab berikutnya," kata Mulyanto dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (21/5/2020).

Baca: Remaja di Klungkung Terkapar Tak Sadarkan Diri Dililit Ular Piton Peliharaannya di Pinggir Jalan

Fraksi PKS, kata Mulyanto, ingin pembahasan RUU setebal 1.000-an halaman tersebut dilakukan secara objektif dan terbuka untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan investor asing.

“Fraksi PKS ingin memastikan RUU berpihak kepada kepentingan nasional, memprioritaskan pembukaan lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja Indonesia, bukan tenaga kerja asing, menjamin kedaulatan bangsa tidak tergadai dan memastikan RUU ini tidak melanggar Konstitusi,” katanya.

Berdasarkan hasil kajian internal Fraksi PKS, terdapat sejumlah isu penting yang perlu dibahas secara mendalam dalam RUU Cipta Kerja.

Beberapa di antaranya adalah isu kedaulatan negara, isu kemudahan izin bagi usaha dan tenaga kerja asing, isu pengaturan hak dan kewajiban pekerja dalam negeri, isu kelestarian lingkungan hidup, isu desentralisasi kekuasaan dan isu perlindungan konsumen, terutama terkait jaminan produk halal dan pengelola umrah.

Baca: Politik Malaysia Memanas, Mahathir Janji Gulingkan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin

Secara umum, Fraksi PKS menilai draft RUU Cipta Kerja yang diajukan pemerintah terlalu longgar pada kepentingan investor asing, memarjinalkan daerah, melemahkan pekerja dalam negeri dan menyudutkan konsumen Muslim.

Fraksi PKS berupaya agar bagian-bagian sensitif yang dapat merugikan kepentingan nasional dapat diputuskan secara bijaksana.

"Kita harus punya komitmen kuat untuk menjadikan bangsa ini sebagai tuan rumah di negerinya sendiri. Bukan sekedar jadi kuli bagi pengusaha asing," ucap Mulyanto.

Setelah PKS bergabung dalam Panja RUU Cipta Kerja, maka saat ini tinggal Fraksi Partai Demokrat yang berada di luar, di mana sebelumnya menarik diri dari keanggotaan Panja tersebut.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas