Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjaga keamanan data serta memperkuat sistem informasi teknologi.

Hal tersebut disampaikan Mardani seiring adanya dugaan data 2,3 juta data warga Indonesia dari sistem KPU yang diklaim diretas.

“KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus menjaga keamanan data dan juga menjadikan pelajaran untuk lebih memperkuat sistem keamanan IT. Ini sangat berkaitan erat dalam menjaga trust dan kredibilitas di masyarakat,” kata Mardani, Jakarta, Jumat (22/05).

Baca: Pengamat Menilai Sebaiknya Pelaksanaan Pilkada Tetap Digelar Desember 2020, Ini Alasannya

Baca: Pakar Keamanan Siber: Bocornya Data Pemilih, Ancaman Jelang Pilkada 2020

Baca: Pemerintah Koordinasi dengan KPU untuk Investigasi Kebocoran Data Pemilih

Menurut Mardani, KPU perlu audit sistem keamanan data dan sistem informasi teknologi yang dimilikinya, agar tidak terulang kejadian yang sama di kemudian hari.

“Saya usulkan perlu diaudit seluruhnya oleh konsultan independen, jadi bahan masukan untuk perbaikan kedepannya,” ujar politikus PKS itu.

”Harus jadi momentum meninjau keamanan data kependudukan nasional, saya mengusulkan program KTP-el yang saat ini sifatnya sentralistis sekaligus di tinjau ulang keamanan data dan sistem IT nya agar tidak mendatangkan bencana nasional,” sambung Mardani.

Diketahui, seorang peretas dari akun twitter @underthebreach, kamis (21/5/2020) yang mengklaim telah membobol data 2,3 juta warga Indonesia dari sistem KPU.

Dalam cuitnya ia mengatakan berhasil mendapat, data termasuk nama, alamat, nomor ID, tanggal lahir, dan lainnya.