Komisi X DPR Minta Ada Simulasi Protokol Kesehatan Sebelum Sekolah Dibuka

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi X DPR,  Syaiful Huda meminta pemerintah benar-benar mempertimbangkan secara matang rencana pembukaan sekolah-sekolah di tahun ajaran baru mendatang.

Jika perlu sebelum sekolah dibuka dilakukan simulai penerapan protokol kesehatan sehingga meminimalisir potensi penularan wabah corona (Covid-19) di kalangan siswa.

“Kami meminta wacana pembukaan sekolah perlu pertimbangan matang. Mulai dari posisi sekolah di zona covid seperti apa, protokol kesehatannya bagaimana, hingga sosialisasi dan evaluasi pelaksanaannya di lapangan harus jelas,” ujar Ketua Komisi X Syaiful Huda kepada wartawan, Selasa (26/5/2020).

Dia menjelaskan pembukaan sekolah di masa pandemic merupakan sebuah pertaruhan besar. 

Apalagi hingga saat ini laju penularan Covid-19 di tanah air kian meningkat dan belum menunjukkan tanda-tanda penuruna.

“Hingga kemarin kurva kasus positif Covid-19 di sejumlah daerah malah menunjukkan peningkatan tajam sehingga jika dipaksakan membuka sekolah di wilayah-wilayah tersebut maka potensi penularannya di kalangan peserta kegiatan belajar-mengajar akan sangat besar,” ujarnya.

• Baca: Mendikbud Nadiem: Banyak Murid Kangen Sekolah

Huda mengungkapkan anak-anak usia sekolah sangat rentan tertular Covid-19.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga Jumat (22/5/2020) jumlah anak yang positif Covid-19 mencapai 831 anak atau 4% dari jumlah keseluruhan pasien positif.

Mereka dalam rentang usia 0-14 tahun.

Sedangkan jumlah PDP anak di Indonesia dengan berbagai penyakit sebanyak 3.400 kasus.

“Data Ikatan Dokter Indonesia menyebutkan jika 129 anak meninggal dunia dengan status PDP dan 14 anak meninggal dengan status positif. Fakta ini menunjukkan jika anak-anak usia sekolah juga rentan tertular sehingga jika sekolah Kembali dibuka maka harus dipersiapkan secara matang,” tegasnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menekankan sebelum pembukaan sekolah pemerintah harus mempertimbangkan beberapa hal. Pertama posisi sekolah di zona Covid-19.

Menurutnya jika sekolah berada di zona hijau boleh saja dibuka Kembali, namun jika di zona merah wacana pembukaan sekolah harus ditolak. Kedua harus ada kejelasan protocol Kesehatan.

Protokol Kesehatan ini di antaranya proses skrining Kesehatan bagi guru dan siswa di mana mereka yang mempunyai penyakit kormobid sebaiknya tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan belajar mengajar, adanya test PCR bagi guru dan siswa sebelum pembukaan sekolah, adanya pengaturan pola duduk di kelas, hingga ketersediaan hand sanitizer serta disinfektan.

“Semua protokol Kesehatan tersebut harus disosialisasikan kepada para orang tua siswa serta dilakukan simulasinya sebelum proses pembukaan sekolah,” katanya.

Untuk diketahui pemerintah mulai mewacanakan membuka kembali sejumlah aktivitas publik dengan skema new normal.

Salah satunya aktivitas kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah yang ditutup selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama masa pandemik wabah virus corona (Covid-19).

Pemprov DKI pun telah menyiapkan berbagai opsi skema pembukaan sekolah ini di tahun ajaran baru Juli mendatang.

Seperti pembukaan Sebagian sekolah dengan semua siswa belajar, pembukaan sebagian sekolah untuk sebagian siswa, hingga semua sekolah dibuka dengan Sebagian siswa belajar di rumah.

Diberitakan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta berencana memulai kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2020/2021, yakni pada 13 Juli 2020.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan, rencana itu disusun dengan mempertimbangkan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka mencegah penularan Covid-19.

"Hari pertama sekolah dengan mempertimbangkan kebijakan, baik pemerintah pusat maupun daerah, yang kami siapkan 13 Juli," ujar Nahdiana dalam video rapat pimpinan yang diunggah di akun YouTube Pemprov DKI, Kamis (15/5/2020).

Dikatakan, Dinas Pendidikan telah menyusun tiga skema belajar di sekolah yang akan diterapkan pada tahun ajaran 2020/2021.

Pertama, hanya sebagian sekolah yang dibuka dengan semua siswa belajar di sekolah.

Kedua, hanya sebagian sekolah yang dibuka dengan sebagian siswa belajar di sekolah.

Ketiga, semua sekolah dibuka dengan sebagian siswa belajar di rumah.

Selain tiga skema itu, Dinas Pendidikan juga merencanakan masa transisi belajar di sekolah selama dua bulan.

Pada pekan pertama dan kedua masa transisi, siswa hanya akan satu kali belajar di sekolah secara bergantian.

"Siklus kedua, dua minggu belajar di sekolah, dua minggu di rumah, secara bergantian. Siklus ketiga mulai bergantian satu minggu sekali," kata Nahdiana.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, juga sempat menyatakan bahwa Kemendikbud telah menyiapkan berbagai skenario terkait permulaan tahun ajaran baru 2020/2021.

Hal ini disebabkan pandemi Covid-19 yang belum mereda di Tanah Air.

"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah siap dengan semua skenario," kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, Rabu (20/5/2020),

Nadiem pun menuturkan Kemendikbud terus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Menurutnya, keputusan Kemendikbud terkait format pelaksanaan tahun ajaran baru akan merujuk pada kajian Gugus Tugas.

"Mohon menunggu, saya pun tidak bisa memberikan statement apapun keputusan itu, karena itu dipusatkan di Gugus Tugas. Tapi kami tentu terus berkoordinasi dengan Gugus Tugas," jelasnya.

Sumber: Kompas.com