Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengungkapkan masih ada 38 kabupaten/kota yang penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desanya belum terealisasi.

Abdul Halim mengatakan ada beberapa kendala di lapangan sehingga penyaluran BLT Dana Desa belum sampai kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

"Masih terdapat 38 kabupaten dan kota yang belum mencairkan BLT Dana Desa hingga 0 persen. Adapun, kendala di lapangan sifatnya sangat mendasar," ujar Abdul Halim saat konferensi pers melalui daring, Rabu (27/5/2020).

Abdul Halim menyontohkan di Nusa Tenggara Timur (NTT) terdapat desa yang kepala desanya baru dilantik sehingga belum menyusun APBDes.

Baca: Asuransi Dua ABK Kapal Long Xin 629 Belum Bisa Dicairkan, Terganjal Akta Kematian dari Kemendagri

Hal ini menjadi kendala yang mendasar dalam pencairan BLT Dana Desa.

"Di NTT itu kepala desa baru dilantik dan belum menyusun APBDes, itu kendala yamg sifatnya mendasar ketika masih ada 38 kawasan yang belum cair (BLT DD) sama sekali," ungkap Abdul Halim.

Faktor geografis juga menjadi kendala tersendiri dalam penyaluran BLT Dana Desa kepada masyarakat. Lokasi desa yang jauh membuat penyaluran BLT Dana Desa terhambat.

Baca: 31 Jemaah Tablig Asal Indonesia di India Dapat Putusan Bebas

"Ada juga yang karena lokasi cukup jauh, jadi antar desa sangat berjauhan sehingga membutuhkan biaya dan waktu yang tidak ringan seperti Papua dan Papua Barat," ucap Abdul Halim.

"Di Mahakam Ulu itu karena faktor geografis, Nias Sumatera Utara juga sama, Kalimantan Utara juga karena memang prosesnya cukup panjang," tambah Abdul Halim.

Seperti diketahui, dana desa yang telah tersalur ke rekening kas desa (RKD) milik 63.029 desa.

Sementara Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa telah disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di 47.030 desa.