Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Masih Ada Kenaikan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana New Normal

Pemerintah juga diminta menggunakan basis data yang valid untuk menjadi dasar keluarnya kebijakan baru tersebut

Masih Ada Kenaikan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana New Normal
MPR RI
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Seoesatyo meminta pemerintah untuk mengkaji lebih dalam sebelum menerapkan era new normal di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

Sebab, kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu, kenaikan kasus Covid-19 masih terus terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

Baca: Tabrak Rumah di Rembang Hingga Tewaskan Penghuninya, Kapolsek Gunem Dicopot dari Jabatannya

"Mengingatkan pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 2019 bahwa kenaikan kasus Covid-19 masih terus terjadi di Indonesia," ucap Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (28/5/2020).

"Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dan dikaji secara mendalam terlebih dahulu sebelum diputuskan akan memberlakukan new normal di Indonesia, agar mencegah bertambahnya kasus Covid-19 dikarenakan sudah banyak masyarakat yang melakukan aktivitas," kata Bamsoet.

Pemerintah juga diminta menggunakan basis data yang valid untuk menjadi dasar keluarnya kebijakan baru tersebut, dan memaparkan penjelasan tersebut kepada masyarakat.

"Sehingga seluruh masyarakat dapat memiliki satu visi dan misi yang sama dalam menjalani kebijakan tersebut," ujar Bamsoet.

Menurutnya, pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 2019 wajib melibatkan akademisi termasuk sebagai birokrat pembuat kebijakan untuk berperan dalam membangun kapasitas dan kapabilitas membuat kebijakan agar berbasis data dan indikator yang valid.

"Sehingga manfaat dari kebijakan tersebut, dalam hal ini kebijakan new normal dapat dilakukan secara efektif," ucapnya.

Baca: 336 Perusahaan Diduga Langgar Aturan Pembayaran THR

Bamsoet menambahkan, pemerintah harus mengevaluasi tingkat kepatuhan masyarakat di setiap wilayah dalam menjalani masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Nantinya, hasil evaluasi tersebut dijadikan dalam menentukan apakah new normal dapat atau belum dapat diterapkan secara optimal di daerah tersebut.

Penulis: chaerul umam
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas