Penerapan New Normal Perlu Prinsip yang Sama Antar Daerah dan Dikoordinasikan Kemendagri

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satgas Covid-19 DPR menilai kesiapan daerah melaksanakan New Normal atau Tatanan Baru perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri.

Hal ini disampaikan Ketua Satgas Covid-19 DPR, Sufmi Dasco Ahmad saat bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantornya, Kamis siang.

Menurut Dasco, setiap pemerintah daerah memiliki kekhasan dalam menerapkan New Normal, tapi perlu ada prinsip yang sama yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Supaya bisa menyamakan, koordinasi perbedaan antar pemerintah daerah,” ujar Dasco dalam keterangannya, Kamis (28/5/2020).

Salah satu hal yang jadi sorotan, kata Dasco adalah pelaksanaan New Normal untuk menggerakan ekonomi, terutama pabrik-pabrik di daerah.

Baca: Haris Azhar Kritik Pernyataan Menteri Airlangga: Masyarakat Jadi Ajang Uji Coba Kebijakan . . .

“Perlu siap betul protokolnya, supaya tidak jadi cluster baru (penyebaran Covid-19),” ujarnya.

Menurut Dasco, urusan yang bisa dikoordinasikan seperti pembagian masker, bagi pekerja pabrik dan masyarakat yang harus bekerja.

Baca: Seperti Main Tebak-tebakan, Kebijakan Jokowi Soal Corona Dinilai Tidak Jelas

“Ini bisa kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, supaya protokolnya bisa dipenuhi,” ujar Dasco.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, antisipasi segala hal menghadapi New Normal telah disiapkan jajarannya.

Baca: Jangan Lupa, Jumat Besok Hari Terakhir Pemutihan Pajak Kendaraan di DKI Jakarta

Ini termasuk pengawasan penyaluran bantuan sosial yang telah dilakukan Kementerian Dalam Negeri sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar diberlakukan.

Saat ini, bansos, kata Tito, telah menjadi bantuan kemanusiaan. Kementerian, kata Menteri Tito, juga telah membuat panduan protokol kesehatan di sejumlah sektor.

“Ini sifatnya lebih teknis,” kata Tito.

New Normal, kata Tito jadi sebuah kebutuhan manusiawi, karena manusia tidak mungkin diam terus di rumah. “Selain berhubungan dengan soal kesehatan, juga soal ekonomi,” katanya.

Warga, kata dia, membutuhkan situasi yang produktif, tapi aman. “Karena itu, Menko Perekonomian sudah membuat strateginya,” ujarnya.