Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Mensos Sebut Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan Telah Mencapai 100 Persen

Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan penyaluran dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan di masa pandemi Covid-19 dilakukan setiap bulan.

Mensos Sebut Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan Telah Mencapai 100 Persen
Tribunnews.com/ Mafani Fidesya Hutauruk
Menteri Sosial Juliari Batubara memantau pendistribusian bantuan sosial sembako Presiden di Jakarta, Senin (04/05/2020). 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Mafani Fidesya Hutauruk

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTAMenteri Sosial Juliari Batubara mengatakan penyaluran dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di masa pandemi Covid-19 dilakukan setiap bulan.

Mensos mengatakan sejak April, penyaluran dana PKH telah mencapai seratus persen.

Ia akan terus memantau proses penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh Indonesia.

"Penyaluran berjalan dengan baik, dimana kami menerapkan protokol kesehatan. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mencairkan bansos dengan jaga jarak dan jaga sehat, untuk mencegah penyebaran Covid-19," kata Mensos di Jakarta, Selasa (2/6/2020).

Baca: Proklamator RI Bung Karno Juga Punya Rekam Jejak Karya Arsitektur dan Seni

Juliari Batubara mengatakan Kemensos mewajibkan para pendamping dan koordinator PKH untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para KPM.

Sosialisasi tersebut mencakup soal kebijakan perubahan waktu penyaluran bansos dan besaran nilai yang diterima per bulan.

Selain itu, mensosialisasikan tata cara penarikan bansos, tata cara mengurus Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang hilang, rusak, atau tertelan mesin ATM, termasuk mengedukasi KPM tentang tata cara pengaduan.

Sosialisasi ini didukung pemerintah daerah dan Gugus Tugas Covid-19 di kota dan kabupaten, serta bank penyalur bansos.

Baca: Kabupaten Pidie Dinilai Paling Siap dalam Penanggulangan Perubahan Iklim

"Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS milik KPM PKH harus dibawa sendiri dan proses pengambilan bansos juga dilakukan sendiri, tidak boleh dititipkan kepada pendamping atau koordinator PKH, atau diwakilkan kepada siapa pun. Sebaliknya, tidak boleh ada imbal jasa atau pungutan apa pun yang dikenakan kepada para KPM," kata Juliari Batubara.

Halaman
123
Penulis: Mafani Fidesya Hutauruk
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas