Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pemerintah Revisi Perpres 54 untuk Ubah Postur Anggaran dan Tampung Program PEN

Pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2020 yang memuat postur APBN setelah adanya pandemi Covid-19.

Pemerintah Revisi Perpres 54 untuk Ubah Postur Anggaran dan Tampung Program PEN
Facebook Menkeu Sri Mulyani
Menteri Keuangan kerja dari rumah di tengah merebaknya wabah corona 

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2020 yang memuat postur APBN setelah adanya pandemi Covid-19.

Perpres akan direvisi untuk menampung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sebelumnya tidak diatur.

"Karena dalam perpres awal lebih fokus pada krisis bidang kesehatan dan bansos kepada masyarakat, serta bagian ketiga mengenai ekonomi dan keuangan serta pemulihannya akan tertuang dalam revisi perpres ini," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat terbatas, Rabu (3/6/2020).

Baca: Update Corona 3 Juni 2020 di Indonesia: Jumlah Kasus Perprovinsi, Jawa Timur Tembus 5000 Kasus

Baca: Bahas Anggaran Pilkada, Komisi II dan Pemerintah Rapat Tertutup

Pemulihan Ekonomi Nasional nantinya akun diatur secara tekni melalui PP 23 tahun 2020. Terdapat 4 modalitas ditambah instrumen APBN untuk mendukung program pemulihan tersebut.

"Kita bahas pada hari ini mengenai PEN itu melalui 4 modalitas, yakni PMN (penanaman modal negara) , penempatan dana pemerintah di perbankan, investasi pemerintah, penjaminan, plus belanja-belanja negara yang ditujukan untuk menjaga dan memulihkan ekonomi nasional akibat covid19," katanya.

Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan konsultasi dengan sejumlah lembaga dalam merevisi Perpres 54 tahun 2020 mengenai postur APBN tersebut serta penetapan program pemulihan ekonomi nasional tersebut. Baik itu dengan Komisi XI DPR maupun antar lembaga di dalam pemerintah itu sendiri.

"Dilakukan melalui proses konsultasi baik di lingkungan pemerintah sendiri melalu rapat kabinet, oleh Menko Ekonomi, Menko Maritim dan Investasi, dan berbagai lembaga seperti BI, OJK dan LPS yang terlibat dalam pembahasan desain tersebut. Dan juga melalui konsultasi dengan DPR. meskipun sedang reses, tetapi kami dapat izin untuk konsultasi melalui pimpinan DPR, dengan Banggar dan Kom XI. Yang karenanya, masukan mereka tertuang dalam desain pemulihan ekonomi nasional," pungkasnya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Sanusi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas