TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menggelar halal bihalal virtual bersama pemimpin redaksi media massa dalam rangka hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah.

Selain mengucapkan selamat lebaran, Airlangga juga menyampaikan tentang persiapan pemerintah RI yang akan menerapkan kebijakan normal baru atau new normal.

Airlangga menekankan, jika pemerintah tidak mencabut kebijakan PSBB, karena kebijakan itu akan terus berlaku jika status pandemik Covid-19 tidak dicabut oleh WHO.

Untuk itu, kata Menko Perekonomian ini, Indonesia akan melakukan adaptasi yang disebut dengan protokol new normal.

"Ini merupakan langkah strategis yang merupakan rekomendasi WHO, dan sudah diberlakukan di beberapa negara. Tujuannya adalah untuk meneruskan keberlanjutan pembangunan, terutama di bidang sosial ekonomi, yang berjalan dengan protokol yang sudah disiapkan,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis (4/6/2020)

Di beberapa kawasan industri sendiri, kata dia, misalnya di Jababeka dan Cikarang, tergolong aman dari pandemik.

Kegiatan industri di sana dengan protokol kesehatan ketat memungkinkan untuk dilakukan.

"Sektor-sektor industri tersebut perlu dipertimbangkan untuk beroperasi kembali, tentunya harus dilakukan dengan protokol kesehatan,” ujarnya.

Kebijakan new normal untuk me-restart kegiatan sosial ekonomi di tengah semakin maraknya pemutusan hubungan kerja. Apalagi juga disusul dengan demand shock, yang berakibat pada supply shock.

Menurutnya, Indonesia tidak ingin seperti apa yang terjadi di Amerika Serikat.

Di AS banyak paket bantuan dan kebijakan diberikan oleh negara kepada sektor bisnis dan masyarakat, tetapi kebijakan itu justru sulit diterima oleh sektor ekonominya.

Baca: Kisah Wartawan Kulit Putih Ditindih Polisi saat Demo Bela George Floyd, Dipenjara Bersama 15 Orang

Baca: Live Streaming Pengumuman Status PSBB di DKI Jakarta Hari Ini, Diperpanjang atau Diakhiri?

Sektor bisnis di AS, kata dia, lebih memilih untuk melakukan PHK, dibandingkan mengambil paket bantuan yang disiapkan oleh pemerintahnya.

Selain itu, Airlangga juga menyampaikan dalam menghadapi Pilkada 2020, Partai Golkar lebih mengutamakan kader partai untuk dicalonkan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.

"Dalam Pilkada 2020 nanti Golkar akan beradaptasi dalam bidang politik dengan strategi micro campaign. Tentu sangat penting bagi Partai Golkar untuk bekerja sama dengan media,” pungkasnya.