PPP Tidak Ingin Terjebak Isu Reshuffle Kabinet Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak ambil pusing dengan isu reshuffle kabinet yang menguat di tengah pandemi Covid-19.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan pihaknya lebih baik fokus mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah daripada membicarakan reshuffle.

Pembicaraan tersebut dinilai Arsul hanya akan membuat fokus penanganan pemerintah terhadap pandemi Covid-19 terabaikan.

"Bagi PPP lebih baik mengawal termasuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah terkait percepatan penanganan wabah Covid-19. Daripada bicara reshuffle yang malah membuat fokus penanganan nanti terabaikan," ujar Arsul ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (4/6/2020).

• Baca: Politikus Golkar Tanggapi Wacana Perombakan Kabinet Jokowi

Wakil Ketua MPR RI tersebut menegaskan pergantian kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, yang mengetahui kinerja dari masing-masing anggota Kabinet Indonesia Maju adalah presiden sendiri.

Oleh karenanya, PPP enggan terjebak dalam isu tersebut.

"PPP tetap konsisten dengan sikap bahwa kabinet itu hak prerogatifnya presiden. Selain itu, bagi PPP yang tahu secara komprehensif atau menyeluruh kinerja masing-masing anggota kabinet itu kan presiden," ungkapnya.

"Jadi apakah mau ada reshuffle seperti isu yang beredar atau ternyata isu itu hanya untuk menghangatkan situasi politik, PPP tidak ingin terjebak masuk dalam pusaran isu tersebut," pungkas Arsul.