Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Wacanakan 'Satu Tarif Pulsa', KNPI Dorong Sektor Komunikasi Berkeadilan Sosial

New normal bukan saja merubah aspek sosial namun juga mengubah aspek pola industri, dimana telekomunikasi menjadi tulang punggung utama

Wacanakan 'Satu Tarif Pulsa', KNPI Dorong Sektor Komunikasi Berkeadilan Sosial
ist
Diskusi webinar bertajuk 'Disetelel (Diskusi dan Edukasi Telekomunikasi).  

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasanudin Aco

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pada hari lahirnya Pancasila1 Juni, DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) prihatin karena sampai saat ini belum adanya keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat indonesia untuk mendapatkan hak yang sama dalam berkomunikasi. 

“Ironis, tahun sudah 2020 tapi harga pulsa masih berbeda-beda, tergantung wilayahnya,” ujar Muhammad Ikhsan, Ketua Bidang Infokom DPP KNPI dalam diskusi webinar bertajuk “Disetel (Diskusi dan Edukasi Telekomunikasi)", Sabtu (6/6/2020).

Dalam menyambut masa New Normal yang sebentar lagi diterapkan, Ikhsan mendesak urgensinya bagi pemerintah untuk segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, serta PP 53 secepatnya tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

“Kami mengapresiasi pemerintah yang telah memasukan draft perubahan dalam RUU Cipta Kerja akan tetapi saat ini situasinya sudah sangat mendesak. Bagaimana kita mau memasuki masa new normal kalau harga pulsa saja masih berbeda-beda. Ini kan tidak adil,” ungkap dia. 

Baca: Selama Lebaran, Layanan Telekomunikasi Meningkat Signifikan, Ini Aplikasi yang Disukai Pelanggan

Diskusi bertemakan “Urgensi Network Sharing Dalam RUU Omnibus Law Sektor Telekomunikasi di Babak New Normal” yang digelar oleh Sobat Cyber Indonesia (SCI).

Turut hadir Marwan O Basir (ATSI), Jamalul Izza (APJI), Heru Sutadi (ICT Institute), Mira (Kemenko Perekonomian) , Indra Maulana (Dirjen PPI, Kemenkominfo). 

Dalam diskusi tersebut, Marwan O Basir menyatakan sebagai pihak operator mereka siap bila ada revisi PP 52 dan 53. 

Asalkan mereka dijamin dalam aspek legalitasnya karena mereka masih trauma bila dikriminalisasi dalam kasus yang terjadi pada IM2 di 2014 kemarin. 

“Memang menguntungkan tapi bila aspek legalnya belum siap ya sama saja tak bernilai karena bisa mengancam kami dalam aspek hukum,” tegas dia. 

Halaman
12
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Eko Sutriyanto
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas