Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tanggapan Bappilu Partai Demokrat pada Uji Publik PKPU Pilkada 2020

(Bappilu) Partai Demokrat mengapresiasi pelaksanaan "Uji Publik Virtual Draf PKPU Pilkada Serentak 2020 di Tengah Covid-19"

Tanggapan Bappilu Partai Demokrat pada Uji Publik PKPU Pilkada 2020
Istimewa
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurto Yudhoyono (AHY) bersama Sekretaris Bapilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani (kanan). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat mengapresiasi pelaksanaan "Uji Publik Virtual Draf PKPU Pilkada Serentak 2020 di Tengah Covid-19" yang berlangsung selama 5 jam pada Sabtu (6/6/2020).

"Ini memberikan kepastian politik dan kepastian hukum tentang pelaksanaan Pilkada serentak 2020 sebagai implementasi Perppu No 2 tahun 2020," ujar Kamhar Lakumani, Sekretaris Bappilu DPP Partai Demokrat dalam keterangannya.

Menurut Kamhar, PKPU yang ditawarkan sudah diadaptasi dan menyesuaikan dengan protokol Covid-19.

"Namun kami memandang, pilihannya pada opsi minimalis dengan sekedar memakai masker, padahal para petugas pelaksana utamanya yang di TPS akan berinteraksi dengan banyak orang yang berarti beresiko tinggi terpapar. Tak harus memakai APD, setidaknya memakai face shield," ujar Kamhar.

Baca: Tagihan Listrik di Rumah Melonjak? PLN Beri Realaksasi, Bayarnya Dicicil, Ini Syaratnya

Baca: KPU Wacanakan Debat Publik Pilkada 2020 Tidak Dihadiri Suporter Pasangan Calon

Baca: Ki Gendeng Pamungkas Meninggal, Begini Suasana Rumahnya di Bogor

Kamhar mengatakan isu yang selanjutnya menjadi sorotan dalam draf PKPU adalah tentang asuransi kesehatan dan keselamatan kerja para petugas penyelenggara pemilu.

"Pemilu sebelumnya isu ini tak ada tempat, terpaan pandemi Covid-19, isu ini menemukan relevansinya mengingat tingkat resiko yang begitu tinggi," katanya.

"Jaminan asuransi bagi penyelenggara akan memberikan rasa aman dan perlindungan bagi petugas penyelenggara dilapangan," ujar Kamhar menambahkan.

Selanjutnya yang menjadi perhatian Bappilu Partai Demokrat, lanjut Kamhar, adalah pembatasan jumlah pertemuan terbatas yang menetapkan batas atas sebanyak 20 orang saja.

"Angka ini menurut kami kurang pas. Tak tahu justifikasinya apa untuk menetapkan 20 orang. KPU mestinya lebih bijak untuk ini," katanya.

Dijelaskan bahwa tempat untuk pertemuan terbatas di tiap-tiap daerah berbeda dan akan lebih optimal jika menyesuaikan dengan besaran tempat pertemuan terbatas namun tetap mengindahkan protokol Covid-19 termasuk physical distancing minimal 1 meter satu sama lainnya.

"Kita belum tahu perkembangan penanganan dan sebaran Covid ke depan, namun mesti diantisipasi, termasuk kemungkinan pelaksanaan e-voting pada cluster daerah pemilihan tertentu," ujarnya.

Kamhar menegaskan perbedaan dalam hal teknis pemilihan dimungkinkan terjadi dengan tetap memperhatikan azas keserentakannya, undang-undang Pilkada kita telah mengantisipasi dan memberi ruang untuk itu.

Tantangan lain yang dihadapi penyelenggara Pemilu, lanjut Kamhar adalah para calon kepala daerah dan partai politik termasuk masyarakat sipil (civil society) adalah bagaimana mengoptimalkan masa kampanye dan melakukan inovasi dalam metode kampanye agar proses sosialisasi terjadi secara optimal.

"Termasuk pendekatan kampanye virtual yang memberi ruang interaktif sehingga meskipun aktifitas dan mobilitas sosial secara relatif menjadi terbatas namun kualitas demokrasi tetap terjaga," ujar Kamhar.

Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Anita K Wardhani
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas