TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR menyoroti tuntutan jaksa penuntut umum terhadap dua polisi aktif, pelaku penyiraman air keras ke penyidik KPK Novel Baswedan.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyebut, alasan tidak ada niatan dan tidak sengaja yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, sebuah pernyataan yang tidak masuk diakal.

“Alasan tidak sengaja ini menurut saya memalukan. Dalam hukum pidana tidak dikenal istilah tidak sengaja, adanya lalai," kata Sahroni kepada wartawan, Jakart, Jumat (12/6/2020).

Baca: Penganiaya Novel Baswedan Dituntut Ringan, KPK: Ujian Bagi Rasa Keadilan

"Pernyataan jaksa ini menurut saya udah bukan mencederai keadilan lagi, tapi udah mencederai akal sehat, tidak bisa diterima,” sambung Sahroni.

Selain itu, Sahroni menilai kesimpulan jaksa tersebut cenderung tidak rasional dan patut dipertanyakan.

“Mana ada orang bawa-bawa air keras terus dilemparin ke orang dengan tidak sengaja? Ini tidak rasional. Lagian udah jelas-jelas pelaku ngaku dendam, kok bisa ada kesimpulan jaksa tidak sengaja?," papar politikus NasDem itu.

Terkait hal ini, Sahroni mengaku sebagai pimpinan di Komisi III, akan membawa pembahasan mengenai situasi ini ke lembaganya.

“Tentu kasus ini akan saya angkat dan saya bahas di rapat kerja komisi III. Saya akan meminta penjelasan perihal kasus ini dengan Jaksa Agung pada rapat kerja yang akan datang,” paparnya.

Diketahui, tuntutan satu tahun penjara yang diberikan Jaksa Penuntut Umum pada dua terdakwa kasus penganiayaan penyidik KPK Novel Baswedan, yakni Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulete.

Mereka masing-masing melakukan pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat seperti yang diatur dalam Pasal 353 ayat 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sesuai dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum.