Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah masih melakukan pendataan terhadap lembaga pendidikan keagamaan yang bakal mendapatkan dana afirmasi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta pendataan dilakukan secara akurat.

"Kebijakan afirmasi ini akan diberlakukan sama sebagaimana yang telah dibahas dalam rapat sebelumnya, kuncinya yaitu berada pada keakuratan data," ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Jumat (12/6/2020).

Baca: Iuran BPJS Jauh di Bawah Perhitungan Aktuaria, Menko PMK: Tak Mungkin Pemerintah Terbebani Terus

Dirinya meminta pimpinan lembaga pendidikan keagamaan untuk mengirimkan data-data terkait jumlah siswa, guru, regulasi, dan keperluan infrastruktur penunjang seperti layanan kebersihan, dan internet untuk proses belajar mengajar di tatanan normal baru.

Menurut Muhadjir pendataan harus terpusat pada Kementerian Agama. Meski begitu, dirinya meminta Kemenag berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya dalam pemberian bantuan ini.

Baca: Menko PMK Minta Rumah Ibadah Buat SOP Bebas Covid-19

"Koordinasikan data melalui satu pintu yaitu Kementerian Agama untuk selanjutnya akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kemensos, Kemendes, Kemkominfo, Kemenpupera," tutur Muhadjir.

Selain itu, afirmasi lembaga pendidikan keagamaan berkaitan pula dengan pemenuhan kriteria kesehatan.

Muhadjir meminta pimpinan lembaga pendidikan berkomitmen untuk memenuhi protokol kesehatan, serta bekerja sama dengan fasilitas kesehatan dan gugus tugas di wilayah setempat.

"Afirmasi tersebut untuk membantu permasalahan yang ada di lembaga pendidikan agar dapat berjalan sesuai dengan penanganan Covid-19 menuju masyarakat produktif dan aman covid," pungkas Muhadjir.

Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan total anggaran sebesar Rp 2,36 triliun untuk afirmasi lembaga pendidikan keagamaan.