TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan pentingnya pengembangan studi environmental diplomacy.

Hal tersebut dinilai penting untuk menghindari perilaku hegemonial atas sumberdaya alam dan lingkungan, yang  dapat mengancam keilmuan.

“Karena ciri hegemoni itu juga seolah  akan dibawa kepada perspektif ilmiah seperti terkait metodologi, definisi dan batasan ilmiah tentang hutan, hutan primer, deforestasi dan sebagainya. Tidak ada kebenaran yang mendua. Seharusnya pendidikan, teknologi dan lingkungan adalah subyek yang netral, bukan subyek yang  mengandung polaritas politik,” ujar Siti Nurbaya ketika memberikan sambutan pada halal bihalal online yang diselenggarakan Himpunan Alumni Program Studi Lingkungan (HA PSL)  IPB dan Program Studi (PS) S2/S3 PSL IPB, dan Ecologica mahasiswa S2-S3 PSL IPB, Sabtu (13/6/2020).

Hadir dalam halal bihahal ini, Rektor Universitas Tirtayasa, Fatah Sulaiman , Rektor IPB Prof. Arif Satria, Gubernur Bengkulu Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, M.M.A,  dosen, alumni se Indonesia, dan mahasiswa S2/S3 PSL.

Menteri LHK menyambut baik, sangat mendukung dan akan turut memfasilitasi peminatan studi Environmental Diplomacy.

Bidang ini perlu segera dibuka di PSL IPB  dan bersama UI sesuai rencana Rektor IPB karena kuatnya indikasi hegemonial untuk mengontrol  Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan lingkungan   yang harus dapat diatasi dengan baik. 

Menteri Siti Nurbaya menyatakan bahwa persoalan dan  masalah kebakaran hutan, metode ilmiah analisis iklim dan karhutla serta  metode analisis  deforestasi  adalah yang utama saat ini sedang dalam ‘pertarungan hegemonial ilmiah itu’.

Isu  lain yang penting untuk diantisipasi berikutnya adalah persoalan carbon pricing  dan natural capital.  Dengan gambaran itu Menteri LHK menyatakan dukungan penuh kepada IPB dan UI  untuk penyiapan program-program studi  yang relevan menjawab masalah yang sedang dihadapi Indonesia. 

Lebih lanjut Menteri  Siti menyatakan bahwa perjuangan kita menjaga lingkungan dan sumberdaya alam dengan segala relevansinya itu, pada dasarnya adalah mandat mulia Pembukaan UUD  1945 yaitu  melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia. 

Secara khusus  Menteri Siti juga  menyoroti soal pandemi Covid-19  yang dikelola dengan  langkah-langkah  pemerintah bersama masyarakat pada aspek lingkungan menegaskan penting nya  untuk aktualisasi tata kelola atau governance aspek lingkungan, atau environmental governance. 

Dari halal-bihalal webinar ini selanjutnya akan dilaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung  seperti workshops dan FGD penyiapan  program studi, juga tentang penguatan aktualisasi environmental governance, pemantapan daya dukung dan daya tampung untuk  tujuan pembangunan tertentu serta persoalan metodis dalam hal deforestasi, Karhutla dan karbon.

Pada kesempatan itu Prof. Arif Satria, Rektor IPB University menegaskan bahwa  Covid-19 membawa pelajaran penting. Pertama, pola adaptasi ekologi masyarakat atau peradaban dunia harus berubah. Kedua, manusia tidak dapat menyombongkan keilmuannya. 

Ilmu pengetahuan yang dimiliki ternyata belum mampu mengatasi virus yang sedemikian kecil dan tidak kasat mata.

Dan bahwa Pandemi Covid 19 yang berakar dari perubahan lingkungan, secara tidak langsung menempatkan PSL semakin memiliki peran yang signifikan, baik pada tataran perilaku, komunitas, maupun hingga kebijakan internasional.  

PSL IPB dalam waktu dekat akan membuka peminatan environmental diplomacy. Dalam peminatan ini IPB akan bekerja sama dengan UI. IPB berkontribusi pada materi perubahan lingkungan global, kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. 

Sementara UI memberi kontribusi terhadap materi hukum internasional, politik dan diplomasi internasional.

Kini IPB menduduki peringkat 530 dunia (overall), semula berada pada peringkat 750. Dalam hal pendidikan tinggi pertanian di dunia, IPB kini menempati ranking ke-59. Di Asia urutan ke-10 setelah Tokyo University. (*)