Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akhirnya memutuskan untuk memperbolehkan kegiatan pembelajaran tatap muka atau pembukaan sekolah di wilayah zona hijau Covid-19.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan terdapat enam persen wilayah di Indonesia yang telah merepresentasikan masuk zona hijau.

Pemerintah daerah yang wilayahnya masuk dalam kategori zona hijau dipersilakan untuk menggelar pembelajaran tatap muka.

"6 persen zona hijau yang kami persilakan pemerintah daerah melakukan pembelajaran tatap muka dengan protokol ketat," ujar Nadiem Makarim dalam konferensi pers secara daring, Senin (15/6/2020).

Baca: Bertambah 1.017 Pasien, Total Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Per 15 Juni Sebanyak 39.294 Orang

Nadiem Makarim menyebut dalam memutuskan pemerintah mengutamakan kesehatan dan keselamatan guru, murid, dan orang tua.

Sementara wilayah yang masuk zona merah, kuning, dan oranye belum diperbolehkan menggelar pembelajaran tatap muka.

Wilayah ini masih melakukan pembelajaran jarak jauh.

Baca: Makamkan Jenazah Covid-19 Hanya Berpopok Tanpa Kafan Apakah Boleh? Ini Syariatnya Berdasar Fatwa MUI

"Zona Merah, kuning dan oranye dilarang melakukan pembelajaran tatap muka," kata Nadiem Makarim.

Seperti diketahui, tahun ajaran baru 2020-2021 untuk sekolah dimulai pada Juli.

Selama masa pandemi corona, beberapa sekolah menggelar pembelajaran jarak jauh.

Kemungkinan Baru Dibuka Januari 2021

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan pihaknya telah merumuskan program paralel dalam mengahadapi Covid-19.

Program tersebut yakni mencegah masyarakat tidak terpapar Covid-19 dan juga tidak terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Jadi kami mencoba untuk merangkum, merumuskan sebuah program sehingga pararel agar tidak terpapar covid tetapi juga tidak terkapar PHK," kata Doni kepada Presiden, di Kantor Pusat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Rabu (10/6/2020).

Dalam program tersebut, menurut Doni, terdapat sejumlah tahapan sebelum menerapkan fase new normal di suatu wilayah atau melonggarkan sektor dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Mulai dari daerah yang tidak ada kasus, kemudian sembilan sektor di bidang ekonomi yang risikonya sangat rendah, kemudian daerah yang risikonya juga rendah warna kuning," katanya.

Sektor pendidikan, menurut Doni, merupakan sektor yang paling terakhir akan dibuka atau dilonggarkan.

Ia mengatakan, risiko membuka sektor pendidikan sangat tinggi dalam penyebaran virus Corona.

"Adapun pendidikan karena risikonya tinggi adalah bagian terakhir," katanya.

Baca: Lebih Dahsyat dari Ebola-HIV, Virus Corona Jadi Mimpi Buruk Pakar Penyakit Menular AS

Berdasarkan pembagian wilayah, menurut jenderal bintang tiga itu, terdapat 44 persen wilayah yang penyebaran Covid-19 nya rendah.

Kondisi penyebaran Covid-19 tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menerapkan kebiasaan baru atau fase new normal.

"514 kabupaten kota yang statusnya adalah risiko rendah dan aman Pak Presiden, yaitu warna kuning dan warna hijau," katanya.

Doni juga mengatakan, pembukaan aktivitas ekonomi pada fase new normal telah berdampak positif pada nilai tukar rupiah.

Hal itu disampaikan Doni saat menerima kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Pusat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (10/6/2020).

"Setelah sektor ekonomi kita sampaikan ke publik, maka kita lihat ada hal yang positif, rupiah langsung menguat bapak presiden," kata Doni.

Bahkan berdasarkan keterangan Gubernur Bank Indonesia, menurut Doni, cadangan devisa Indonesia saat ini 130,5 miliar dolar atau Rp 1.805 triliun.

Baca: KPK Buka Suara Soal Penetapan Tersangka Seorang Kepala Daerah di Sumatera Utara

"Salah satu kajian dari salah satu lembaga menempatkan Indonesia berada pada posisi yang relatif cukup bagus, Bapak Presiden. Nah ini lah sekarang sedang kita jaga momentum ini," katanya.

Doni tidak menampik bahwa terdapat peningkatan kasus positif Covid-19 setelah adanya pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Peningkatan kasus tersebut kini ditanggulangi oleh gugus tugas pusat dan daerah.

"Kami sesuai perintah Bapak Presiden daerah-daerah yang relatif berisiko tinggi tetap kami kawal," katanya.

Tak Mau Buru-buru

Sementara itu Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil juga mengatakan, pendidikan adalah sektor terakhir yang akan dibuka dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang diterapkan di Jawa Barat.

Pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan, pembukaan sekolah baru akan dibahas kemudian oleh pihaknya setelah pembukaan sektor lain.

"Terakhir adalah sektor pendidikan yang akan kami bahas kemudian," ujar Emil dalam silaturahmi Universitas Muhammadiyah Bandung yang digelar secara daring, Rabu (10/6/2020).

Baca: WNI Ditangkap di Bandara Melbourne Setelah Curi Tas Mewah Louis Vuitton

Emil mengatakan, saat ini pihaknya belum memutuskan pembukaan sekolah. Langkah ini menurut Emil dilakukan untuk melindungi siswa dari penularan virus corona.

Dia memperkirakan pembelajaran jarak jauh akan tetap dilakukan hingga Januari 2021.

Meski begitu, Emil tidak membuka kemungkinan pembukaan jika sebelum Januari ada wilayah di Jawa Barat yang masuk zona hijau.

"Untuk yang level SD sampai SMA itu belum ada keputusan. Sementara ambil pahit-pahitnya dulu mungkin baru Januari dibuka, kecuali sebelum Januari ada situasi yang masuk zona hijau yang sudah menyiapkan protokol kesehatan," ucap Emil.

Mantan wali kota Bandung ini menyontohkan pembukaan sekolah di Korea Selatan dan Perancis yang justru membuat para siswa tertular Covid-19.

Hal tersebut yang membuatnya tidak ingin segera membuka sekolah.

"Sekolah ini harus hati-hati ini karena menyangkut generasi masa depan," tutur Emil.

Baca: Dokter Reisa: Jaga Jarak Dapat Turunkan Risiko Penularan Covid-19 Hingga 85 Persen

Sementara untuk tingkatan perguruan tinggi, Emil mengizinkan pembelajaran tatap muka dengan syarat kampus harus berada di zona hijau dan biru.

"Silakan menyesuaikan, kalau meyakini universitasnya atau sekolah tingginya ada di zona hijau dan biru, maka boleh melakukan tatap muka dengan protokol yang baik," kata Emil. (taufik/fahdi/tribunnetwork/cep)