Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Cegah TPPU dan Pendanaan Terorisme di Koperasi, Kemendagri Gelar Rapat dengan PPATK

Rapat tersebut mengusung tema pembahasan Sinergi PPATK dan Kemendagri Untuk Mencegah dan Memberantas TPPU dan Pendanaan Terorisme.

Cegah TPPU dan Pendanaan Terorisme di Koperasi, Kemendagri Gelar Rapat dengan PPATK
Puspen Kemendagri
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dalam rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 lewat video conference Senin (15/06/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pertumbuhan pertumbuhan koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) agar dapat berperan secara optimal mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Oleh karena itu perlu adanya perlindungan adanya kemungkinan masuknya tindak kejahatan termasuk tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Menindaklanjuti hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian bersama Kepala PPATK, Dian Ediana Rae melaksanakan rapat bersama di kantor Kemendagri Jakarta, Selasa (16/6/2020).

Baca: KPK Didesak Kenakan Pasal TPPU dan Sita Aset Nurhadi

Rapat tersebut mengusung tema pembahasan Sinergi PPATK dan Kemendagri Untuk Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

“Kami sependapat bahwa memang (koperasi) bisa menjadi tempat untuk transaksi yang tidak legal atau yang tidak sesuai dengan UU. Katakanlah money laundering bahkan juga untuk pendanaan terorisme,” ujar mendagri

Mendagri menegaskan bahwa sistem monitoring Kemendagri bukan seolah-olah untuk mempolitisir Pemda.

Baca: Kata Kemendagri Soal Kepala Daerah yang Tidak Kooperatif dalam Alokasi Dana Pilkada

Adapun tujuannya untuk mendukung Koperasi Simpan Pinjam sebagai instrumen ekonomi yang menyangkut hak-hak langsung rakyat kelas bawah. Hal tersebut menurut mantan Kapolri itu perlu didukung dengan sistem yang sehat.

“Kita bisa menggunakan instrumen-instrumen yang ada di Kemendagri untuk melakukan membuat sistem yang lebih “prudent” atau bijaksana," ujarnya.

Komitmen kerjasama yang positif dari kedua lembaga dibuktikan dengan pernyataan Mendagri yang mendukung segala bentuk kerja sama, termasuk Nota Kesepahaman dengan PPATK.

Ajakan ini disambut positif oleh Kepala PPATK yang menyampaikan strategisnya peran Kemendagri dalam memperkuat APU/PPT di seluruh pelosok negeri.

Baca: Tito Karnavian Tak Tolerir Penyimpangan Anggaran Penanganan Covid-19

Di akhir pertemuan, Kepala PPATK dan Mendagri sepakat untuk menindaklanjuti pertemuan ini dengan pertemuan di level teknis diantaranya guna membahas koordinasi pengawasan KSP/USP antara Menkop, Mendagri, PPATK dan Pemda.

Selanjutnya juga akan membahas pembinaan kepada PBJ termasuk pengenaan sanksi bagi yang tidak patuh, serta pengawasan ormas atas penerimaan dan pemberian sumbangan oleh non profit organization (NPO) sebagai upaya untuk melindungi NPO (ormas) dari dimanfaatkan untuk tujuan pendanaan terorisme oleh pelaku kejahatan terorisme.

"Jadi tujuan kita tercapai untuk menyatakan pengawasan dengan menggunakan instrumen salah satu nya Kemendagri tadi, kami sepakat untuk itu. Tetapi narasinya kita buat untuk menyehat KSP dan melindungi mereka dari tindak pidana,” ujar Tito.

“Kami mendukung MOU dan langkah-langkah nyata. Nanti saya kira secara teknis, tim teknis dibentuk kalau mau dibentuk Satgas juga kami tentunya sangat setuju nanti titik central nya ada di Ditjen Bina Bangsa,” ungkap Tito.

Ikuti kami di
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas