Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Ibadah Haji 2020

Kemenag: 278 Jemaah Telah Ajukan Pengembalian Setoran Pelunasan Haji

Kemenag memberikan opsi bagi jemaah yang sudah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) untuk m

Kemenag: 278 Jemaah Telah Ajukan Pengembalian Setoran Pelunasan Haji
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Ilustrasi 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Agama mencatat hingga saat ini jumlah jemaah haji yang mengajukan pengembalian setoran pelunasan haji telah mencapai 278 jemaah.

Kemenag memberikan opsi bagi jemaah yang sudah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) untuk menarik kembali setoran pelunasannya.

"Dua pekan dari pembatalan keberangkatan, tercatat 278 jemaah haji ajukan pengembalian setoran pelunasan," ujar Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis melalui keterangan tertulis, Selasa (16/6/2020).

Proses pengembalian setoran pelunasan dibuka sejak 3 Juni 2020. Muhajirin mengatakan pihaknya telah memproses pengembalian setoran pelunasan ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Baca: Kemenag Tetap Bagikan Buku Manasik Haji Meski Menteri Agama Batalkan Keberangkatan Jemaah Tahun Ini

Baca: Calon Jemaah Haji Batal Berangkat Bisa Tarik Setoran Lunas BiPIH, Begini Mekanismenya

Baca: Menteri Agama Minta Maaf ke DPR karena Tidak Koordinasi Terkait Pembatalan Haji 2020

Saat ini, BPKH telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk 206 jemaah. Jemaah yang telah mendapatkan SPM tinggal menunggu penyaluran dana dari BPS Bipih.

"Permohonan 278 jemaah sudah kami kirim ke BPKH. Sebanyak 206 permohonan sudah diterbitkan SPM-nya oleh BPKH dan sudah diterima BPS Bipih," jelas Muhajirin.

Muhajirin menambahkan, 278 jemaah yang mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan, tersebar di 26 provinsi.

Lima provinsi dengan jumlah pengajuan terbesar adalah Jawa Tengah (51), Jawa Timur (46), Jawa Barat (41), Sumatera Utara (30), dan Lampung (15).

Ada delapan provinsi yang jemaahnya belum satupun mengajukan permohonan, yaitu: Sumatera Barat, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluki, Maluku Utara, dan Papua.

Halaman
12
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas