Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan, pandemi virus corona atau Covid-19 berdampak serius bagi kesehatan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Namun ada perubahan pelayanan publik yang lebih baik akibat wabah ini.

Baca: Cara Mendaftar Kartu Pra Kerja Gelombang 4 Bisa Lewat HP, Akses di prakerja.go.id

Secara bertahap, Covid-19 menuntut aparatur sipil negara (ASN) untuk memberi layanan masyarakat secara digital, menciptakan inovasi, dan lain sebagainya.

Hal itu disampaikan Diah Natalisa saat menjadi narasumber pada webinar bertema Berdamai dengan Covid-19 (?): Agenda Kebijakan Pelayanan Publik di Era New Normal, Selasa (16/6/2020).

“Pandemi memaksa ASN untuk melakukan perubahan perilaku dan budaya,” ungkap Diah.

Perubahan berikutnya yang dijelaskan Diah, yakni pelayanan tatap muka bertransformasi menjadi layanan online atau daring.

Pandemi memaksa penyelenggara pelayanan untuk mengubah mindset bahwa digitalisasi layanan merupakan solusi dalam akselerasi dan penyederhanaan pelayanan.

Terlepas dari berbagai kemudahan akibat digitalisasi layanan, pemerintah perlu waspada terhadap keamanan siber.

“Hal ini jangan sampai penyelenggaraan layanan online disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegas Diah.

Akibat wabah yang menyerang Indonesia sejak empat bulan lalu ini, anggaran belanja pemerintah juga terjadi penghematan.

Masa pandemi ini memaksa pemerintah untuk kreatif dan melakukan efisiensi anggaran dari berbagai sumber tanpa harus mengurangi produktivitas.

Usaha pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan Covid juga memperkuat sinergi dan kolaborasi dari berbagai sektor pemerintahan.

Tak hanya pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat juga berkolaborasi memerangi wabah ini.