Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

BNN Sudah Selesaikan Rancangan Revisi UU Narkotika

Upaya penyelesaian rancangan revisi UU Narkotika itu, kata dia, melibatkan sejumlah pihak, seperti Polri, Kejaksaan Agung.

BNN Sudah Selesaikan Rancangan Revisi UU Narkotika
tribunnews.com
logo bnn 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN, Susanto, mengatakan pihak BNN sudah menyelesaikan rancangan naskah revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut dia, rancangan naskah revisi UU Narkotika itu sudah disampaikan ke Kementerian Sekretariat Negara untuk kemudian akan dilakukan pembahasan bersama antara pemerintah dengan pihak DPR RI.

"Rancangan berupa naskah revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu sudah selesai dan baru 15 Juni kemarin sudah ditandatangani untuk dimasukkan ke Setneg," kata Susanto, pada sesi diskusi, Pemenjaraan Pengguna Ganja Medis, Kamis (18/6/2020).

Baca: BNN Ungkap Peredaran Gelap Narkoba Selama Corona, 118 Kilogram Sabu dan 80 Ribu Ekstasi Diamankan

Upaya penyelesaian rancangan revisi UU Narkotika itu, kata dia, melibatkan sejumlah pihak, seperti Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Mudah-mudahan akhir bulan proses selesai dan bisa didorong ke DPR," kata dia.

Dia menjelaskan beberapa perubahan di rancangan revisi UU Narkotika. Pertama, terkait upaya pemidanaan kepada pengguna narkoba.

Baca: BNN Sebut Transaksi Narkoba Secara Online Meningkat Selama Pandemi Corona

Di Pasal 54 UU Narkotika disebutkan "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabiitasi sosial.

Nantinya, kata dia, apabila pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sudah lebih dari dua kali tertangkap karena menggunakan narkotika, maka akan diproses hukum pidana tidak lagi menjalani rehabilitasi.

"Di dalam revisi nanti Pasal 54 huruf a sampai f itu pengguna yang telah melakukan proses (hukum,-red) lebih dari dua kali baru bisa dihukum. Kalau masih dua kali tidak boleh (dihukum,-red)" kata dia.

Sementara itu, perubahan kedua, terkait penggolongan narkotika.

"Di undang-undang revisi, Kepala BNN boleh mengubah lampiran terkait narkotika," kata dia.

Pada penggolongan narkotika, dia mengungkapkan, masih terbuka usulan jenis-jenis narkotika apa saja yang dapat dikategorikan sebagai obat sehingga penggunannya berdasarkan petunjuk dari tenaga medis.

"Ada aspirasi masyarakat khusus ganja. Kalau masyarakat butuh (ganja,-red) sebagai obat. Ini DPR bisa mengkaji," ujarnya.

Lalu, terkait pembentukan peradilan khusus narkotika.

"Pada tahun ini, kami sedang mengkaji terkait hukum acara proses peradilan narkotika. Ini tindak pidana ataupun secara khusus," tambahnya.

Untuk diketahui, pemerintah telah menyampaikan usulan Rancangan Undang-Undang yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 dan Prolegnas prioritas 2020.

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk salah satu dari 15 RUU prioritas tahun 2020 usulan pemerintah

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas