Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Jazuli Berencana Polisikan Penyebar Pemalsuan Tanda Tangan Fraksi PKS dalam Draf RUU HIP

"Untuk lapor ke polisi, kami masih kaji dan pertimbangkan," kata Jazuli saat dihubungi Tribunnews.com, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Jazuli Berencana Polisikan Penyebar Pemalsuan Tanda Tangan Fraksi PKS dalam Draf RUU HIP
Tribunnews.com/Chaerul Umam
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyebut fraksinya berencana melaporkan kasus penyebaran tanda tangan palsu dalam draf Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di media sosial.

"Untuk lapor ke polisi, kami masih kaji dan pertimbangkan," kata Jazuli saat dihubungi Tribunnews.com, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Dalam akun Twitter Jazuli, dirinya menginformasikan adanya pemalsuan tanda tangan fraksi PKS, dengan mengunggah tangkapan layar antara dokumen asli dan palsu terkait draf RUU HIP.

Baca: Tanda Tangan Fraksi PKS Dipalsukan dalam RUU HIP, Jazuli : Ada Yang Tidak Nyaman

"Kata Para org Tua dan Para Guru bilang: nyang PALSU bakal tetap jdi kepalauan ampe hari kiamat,
Dan Nyang ASLI akan tetap sbg sebuah KEBENARAN sampe di Syurga," tulis Jazuli.

Jazuli menduga, penyebaran dokumen palsu dilakukan oleh pihak yang tidak senang dengan sikap Fraksi PKS yang menolak RUU HIP.

"Mungkin sekadar iseng dan godain PKS aja, mungkin juga ada tidak nyaman denan sikap PKS terkait dengan RUU HIP yang menolak pada saat paripurna untuk memutuskan RUU tersebut jadi usul inisiatif DPR. Mungkin juga ada yang mau narik-narik dan nyudutin PKS," tutur Jazuli.

Baca: Fraksi PKS Minta DPR Batalkan RUU HIP

Sebelumnya, Jazuli menyebut RUU HIP bermasalah secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

"Konstruksinya mengarah pada reduksi makna sila-sila Pancasila yang utuh yang disepakati dan termaktub dalam Pembukaan UUD 1945," kata Jazuli.

Oleh sebab itu, Jazuli menyatakan secara tegas bahwa RUU tersebut harus memasukkan usul perbaikan fundamental. Jika tidak, sebaiknya RUU ditarik atau dibatalkan pembahasannya.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas