TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penyebaran wabah virus Corona (Covid-19) benar-benar memukul tingkat konsumsi masyarakat. 

Tulang punggung pertumbuhan ekonomi ini masih belum menunjukkan perbaikan di kuartal ke-II tahun 2020 meskipun ratusan triliunan telah digerojokkan pemerintah untuk social safety net (jaring pengaman sosial).

“Minimnya mobilisasi publik menjadi salah satu penyebab stagnan-nya tingkat konsumsi masyarakat, maka penerapan new normal di berbagai daerah di Indonesia akan menjadi kunci tumbuhnya tingkat konsumsi masyarakat,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi, kepada wartawan, Senin (22/6/2020).

Dia menjelaskan pemerintah telah menyediakan anggaran hingga Rp203,9 triliun untuk berbagai program perlindungan sosial. 

Baca: New Normal, Komisi III DPR Gelar Raker Tatap Muka dengan Menkumham

Baca: Siap Hadapi New Normal, Berikut Tips dari Dokter: Makan Tepat Waktu hingga Tidur Cukup

Baca: Tips Traveling Aman dan Nyaman di Masa New Normal Ala BestHostels

Anggaran tersebut dialokasikan untuk bantuan sembako Rp43,6 triliun, Program Keluarga Harapan Rp37,4 triliun, Bansos Jabodetabek Rp6,8 triliun, Bansos non-Jabodetabek Rp32,4 triliun. 

Selain itu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Rp31,8 triliun, Kartu Prakerja Rp20 triliun, diskon tarif listrik Rp6,9 triliun, hingga penyedian logistic Rp25 triliun. 

“Alokasi anggaran untuk perlindungan sosial ini tidak hanya semata menjaga terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di era pandemic, tetapi juga untuk menjaga daya beli masyarakat agar roda pertumbuhan ekonomi juga berjalan. Namun sejauh ini efek anggaran ratusan triliun terhadap pertumbuhan ekonomi masih belum terasa,” katanya.

Fathan mengatakan Kementerian Keuangan menargetkan tingkat konsumsi masyarakat di Kuartal II-2020 ini sebesar 3%. 

Namun pada faktanya belum ada pergerakan tingkat konsumsi masyarakat sehingga, Kemenkeu memprediksi tingkat konsumsi ini mengalami pelemahan hingga 0%. 

“Banyak Analisa yang menyebutkan jika tingkat konsumsi masyarakat yang stagnan karena minimnya mobilasi masyarakat akibat kebijakan social distancing maupun physical distancing selama masa pandemic Covid-19,” ujarnya.

Politikus PKB ini pun mendesak agar daerah-daerah yang telah masuk zona kuning maupun hijau segera mempersiapkan diri masuk era kenormalan baru. 

Diharapkan dengan masuk era new normal mobilasasi masyarakat bisa dilakukan sehingga produktivitas mereka juga meningkat. 

“Tentu yang khas dari era new normal adalah kedisplinan dalam menerapkan protocol Kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, dan rajin cuci tangan," katanya.

"Di sini peran individu dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan penerapan new norma yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan tetap aman dari Covid-19,” katanya menambahkan.