Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyoroti kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang meningkat selama pandemi Covid-19.

Hal ini diungkap Ace dalam rapat Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga, Selasa (23/6/2020).

"Saya kira tadi sudah banyak disampaikan teman-teman sekalian, bahwa data telah menunjukkan di era pandemi ini kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami kenaikan yang tajam," ujar Ace.

Baca: Ace Hasan Harap Tak Ada Mahasiswa yang Drop Out Gara-gara Covid-19

Ace mengatakan data terkait peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak tak boleh dianggap enteng.

Pasalnya, WHO, UNICEF hingga UNESCO angkat bicara dan menyoroti permasalahan tersebut pada 10 Juni lalu. Ace pun meminta agar Kementerian PPPA terjun langsung mengatasi masalah itu.

"Jadi maksud saya, sebagai bagian integral dari pemerintahan Kementerian PPPA harus betul-betul menjadi garda terdepan mengatasi dampak dari Covid-19," kata dia.

"Pertanyaannya adalah bagaimana kita membuat sistem deteksi dini dan sistem pencegahan, serta upaya menggagalkan pihak yang melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak," imbuhnya.

Politikus Golkar tersebut juga menyinggung perihal masih banyaknya anak di Indonesia yang belum memiliki akses ke internet atau akses ke wifi.

Baca: Tak Masuk Unsur Gugus Tugas, Wakil Ketua Komisi VIII Minta Menteri PPPA Sampaikan Ini ke Presiden

Menurutnya Kementerian PPPA harus memikirkan hal tersebut. Apalagi saat ini masih banyak anak-anak yang akan melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring.

"Yang kita khawatirkan satu tahun terakhir, karena tidak semua anak-anak di Indonesia memiliki akses ke internet atau akses ke wifi. Orang-orang di kampung saya saja di Banten di Dapil saya ada yang belum memiliki akses ke internet. Sementara kebijakan pendidikan sekarang semua diliburkan atau melalui rumah," jelasnya.

"Jadi selain mempertimbangkan soal bagaimana kita melakukan deteksi dini terhadap kekerasan perempuan dan anak, juga bagaimana memastikan mereka mempunyai akses terhadap hak-hak untuk belajar," tandasnya.